KPU Bitung : Waspadai Surat Domisili pada Pilkada

  • Whatsapp
Ilustrasi Calon Kepala Daerah. /Ist

Bitung, detiKawanua.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bitung
kini tengah melakukan pemutahiran data pemilih potensial pemilihan (DP4)
yang disinkronkan dengan data pemilih pada Pilpres kemudian disusun
sebagai daftar pemilih sementara (DPS).

Bacaan Lainnya

“Krusialnya pemilih yang orang
asing yang tidak punya identitas jelas. Dari hasil
pendataan warga asing yang dilakukan Polisi dan DPRD Bitung KPU bisa
disinkronkan dengan data dari KPU untuk memberikan info kepada publik
warga atau penduduk yang berhak memilih,” tutur Ketua KPU Bitung Josep Sammy Rumamby, Minggu (23/08) kemarin.


Idhli
Ramadhani anggota KPU Bitung divisi data dan informasi menjelaskan
mengenai data pemilih rawan sengketa, menyangkut data kartu tanda
penduduk (KTP) jangan sampai surat keterangan domisili ditimbulkan oleh
kelurahan secara leluasa.

“Bisa dikeluarkan asal
membawa surat pindah dari Dinas kependudukan dan catatan sipil, untuk
dikeluarkan surat keterangan domisili,” terang Ramadhani.

Menurutnya,
untuk warga yang pindah domisili dan akan memilih status pindahnya
harus yang pindah permanen bukan pindah sementara, untuk itu KPU Bitung
akan bekerja keras mengurangi mobilisasi penduduk dari luar kota Bitung
yang masuk di Bitung untuk memilih.

“Hati-hati
mobilasasi besar-besaran perpindahan penduduk dari luar Kota Bitung ke
Kota Bitung karena ikut keluarganya yang mencalonkan diri sebagai kepala
daerah,” pesannya.

Dia menambahkan mmaksimal enam
bulan setelah berada di Kota Bitung untuk penetapan DPS, lebih dari itu
tidak bisa keluarkan keterangan domisili, jangan sampai ada gerakkan
kecil mobilisasi penduduk.

“Seperti 12 orang yang
ditemukan di Kecamatan Aertembaga berasal dari Gorontalo berdalil akan
mencari pekerjaan datang ke Bitung,” tukasnya. (*/Vic)

Pos terkait