SULUT – Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Sulawesi Utara (Sulut) yang tergabung dalam 4 perguruan tinggi, seperti Unsrat (Universitas Sam Ratulangi), Unima (Universitas Negeri Manado), Polimdo (Politeknik Negeri Manado) dan Polnustar (Politeknik Nusa Utara) mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sulut, Selasa (25/02/2025).
Kedatangan ADAKSI ke Komisi IV DPRD Provinsi Sulut tujuannya untuk menyampaikan aspirasi pada rapat dengar pendapat (RDP), terkait tunjangan kinerja (TUKIN) diminta untuk diberlakukan pada PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum), PTN BLU (Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum) Remunerasi, PTN BLU non Remunerasi, PTN Satker (Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja) dan LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi).
Kemudian, mendesak TUKIN dibayar dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara) bukan dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), berikutnya berkaitan dengan TUKIN dimintakan dibayarkan penuh sejak tahun 2020 tanpa potongan, termasuk pembayaran TUKIN bagi dosen aktif pada tahun 2020 – 2024.
Menanggapi aspirasi dari pengurus ADAKSi Sulut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut Stella Marlina Runtuwene berjanji apa yang telah disampaikan oleh Bapak/Ibu dosen akan ditindaklanjuti dengan membawa aspirasi ini ke DPR RI, kemudian akan diteruskan di Kementerian.
“Saya juga cari tahu kalau ada keterwakilan Nasdem di sana, ternyata ada yaitu Bapak Furtasan Ali Yusuf, di sini juga dia menyampaikan masalah Kesejahteraan guru harus diselesaikan dengan solusi yang kongkrit, termasuk tenaga pengajar,” kata Stella.

Legislator Dapil Minsel-Mitra ini mengatakan, dirinya akan ke Fraksi Nasdem di DPR RI untuk menyampaikan aspirasi dari para dosen yang hadir pada hari ini. Kemudian, terkait TUKIN ini bisa saja tidak dianggarkan pada tahun – tahun sebelumnya, tapi kita juga bisa mengusulkan supaya anggaran tahun 2025-2026 ini ada anggaran untuk TUKIN.
“Untuk anggaran kesejahteraan dosen itu harus ada, apalagi Kementrian juga sudah menyampaikan pemotongan anggaran untuk kesejahteraan anak didik. Kami juga akan menyampaikan jangan hanya anak didik saja diperhatikan, tapi perhatikan juga tenaga pengajarnya agar bertambah kesejahteraannya,” tegas Koordinator Komisi IV DPRD Sulut ini.
Turut hadir dalam RDP, Ketua Komisi Vonny Paat, Wakil ketua Komisi Louis Carl Schramm, Sekertaris Cindy Wurangian, Anggota Julyeta Pualina Runtuwene, Pierre Makisanti, Irene Pinontoan, dan Vionita Kuera.
RDP ini pun ditutup dengan aksi memberikan tanda tangan pada spanduk sebagai dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulut untuk memperjuangkan aspirasi dari ADAKSI Sulut. (*)