Taufik Tumbelaka/Foto: (Ist)
MANADO – Fokus perhatian publik sepanjang pekan ini tersedot oleh dua “kasus besar” dugaan korupsi yang menyeret petinggi negara. Kasus tersebut melibatkan mantan Petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), DH (Dadan Hindayana), dan orang nomor dua di salah satu Kementerian, SK (Silmy Karim).
Dugaan permainan gelap yang disiasati oleh kedua oknum pejabat negara ini memicu keprihatinan mendalam. Upaya memperkaya diri sendiri melalui tindakan korupsi atau kecurangan di masa lalu kini dinilai sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Taufik Tumbelaka, menyoroti fenomena ini secara kritis. Menurutnya, ada dua poin krusial yang mestinya menjadi perhatian publik terkait latar belakang kedua oknum tersebut.
“Pertama, secara materi kedua oknum ini sudah lebih dari cukup, bahkan bisa dibilang melimpah. Kedua, mereka memiliki kesempatan mengenyam pendidikan yang sangat tinggi di kampus-kampus ternama luar negeri,” ujar Taufik Tumbelaka di Minahasa Utara, Jumat (5/6/2026).
Secara logika umum, dua faktor tersebut semestinya menjauhkan seseorang dari tindakan korupsi seperti pemerasan (extortion), penyuapan (bribery), maupun nepotisme. Korupsi dan kecurangan dari orang-orang yang telah mendapat kepercayaan mengurus negara dinilai memiliki daya rusak yang sangat dahsyat bagi tatanan bangsa.
Taufik menambahkan, rekam jejak akademis kedua pejabat tersebut memang sangat mentereng dan valid berdasarkan data resmi.
Dadan Hindayana tercatat merupakan lulusan S1 Proteksi Tanaman di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia kemudian melanjutkan studi S2 bidang Entomologi Terapan di Universitas Bonn, Jerman, serta meraih gelar S3 di Leibniz Universität Hannover, Jerman.
Sementara itu, Silmy Karim memiliki latar belakang Sarjana Ekonomi (S.E.) dari Universitas Trisakti dan Magister Ekonomi (M.E.) dari Universitas Indonesia. Selain gelar akademik, ia juga menyelesaikan sejumlah program eksekutif internasional. Di antaranya Program Eksekutif Keamanan Nasional di Georgetown University (AS), Program Keamanan Internasional di George C. Marshall European Center for Security Studies (Jerman), Pendidikan Eksekutif di Harvard University (AS), serta NATO School Oberammergau (Jerman).
“Ada keyakinan di masyarakat bahwa seseorang yang sudah mapan ekonomi dan berpendidikan tinggi akan menjauhi jalan sesat atau permufakatan gelap. Namun, dugaan kasus Dadan dan Silmy ini seakan membuka mata kita semua,” tegas Tumbelaka.
Menurutnya, kasus ini membuktikan bahwa sosok ‘Pejabat Yang Bersih Dan Berwibawa’ yang memiliki integritas kuat tidak serta-merta lahir hanya karena status ekonomi yang mapan atau tingginya pendidikan formal.
Fenomena ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi bangsa Indonesia, baik di masa lalu, hari ini, hingga masa depan. Publik kini menuntut adanya formulasi baru agar integritas benar-benar menjadi panglima utama bagi para pengelola negara.
