FPG Walk Out, MJP : Itu Pilihan Fraksi Golkar

Sulut, detiKawanua.com – Sikap Ketua Fraksi Golkar, Raski Mokodompit yang mengajak Anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) Walk Out dari Rapat pembahasan ranperda Covid 19 ditanggapi oleh Melky Jakhin Pangemanan (MJP)

Pasalnya, insiden FPG yang meninggalkan ruangan rapat disebabkan merasa tersinggung dengan ucapan MJP yang mengatakan FPG belum memasukkan Pendapat akhir Fraksi pada pembahasan ranperda Covid 19 pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen. Perkataan MJP pun di nilai oleh Ketua FPG, Raski Mokodompit dengan istilah ‘pandang enteng’.

Menanggapi sikap Fraksi Golkar, MJP menjelaskan kalau Ranperda Covid-19 sudah melewati proses secara formal begitu juga secara materil, dan dalam rapat sudah diberi ruang kepada setiap fraksi untuk memberikan pendapat.

“Saya kira itu sikap Fraksi Golkar sendiri yang menyatakan untuk keluar. Prinsipnya kami sebagai pembahas pansus komisi IV dan saya sebagai Wakil Ketua Bapemperda sudah menyampaikan poin-poin penjelasan terkait prosedur penyusunan Ranperda ini bahkan sudah melewati suatu proses hasil fasilitasi dari Kemendagri,” jelas MJP, Senin (22/02) diruang kerjanya.

Lanjut MJP, Dalam rapat sinkronisasi dirinya menyampaikan sudah ada 3 Fraksi yang menyampaikan pendapat dan setuju untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua yaitu pengambilan keputusan melalui rapat paripurna.

“Nah yang belum memasukkan salah satunya fraksi Golkar dan seharusnya saya berharap mereka memasukan sehingga menjadi keputusan internal partai Golkar yang notabene mereka itu mengutus anggota mereka masuk ke pansus komisi IV DPRD. Nah itu yang jadi pemicunya diruangan tadi” tambahnya.

Menurut MJP, tidak ada persoalan subtansi yang dibahas dalam rapat ranperda hari ini yang memerlukan energi luar biasa untuk berkonflik, berdebat dan lain sebagainnya, karena hal seperti itu biasa terjadi di lembaga Politik.

“Itu sikap partai Golkar yaa silahkan itu pilihan mereka dan saya tidak pernah gentar dan takut. Kalau mereka keluar berarti menandakan mereka tidak siap untuk menghadirkan prodak hukum daerah. Saya akan tetap mempertahankan komitmen untuk melanjutkan ranperda ini sebagai komitmen menghadirkan prodak hukum daerah yang melindungi masyarakat di tengah Covid 19,” tandasnya.

Enda