Ketua DPRD Kota Manado, Noortje Henny Van Bone.
Manado, detiKawanua.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado, Noortje Henny Van Bone, mengapresiasi semangat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang secara bersinergi memerangi pungutan liar atau pungli.
Apresiasi tersebut diucapkan Srikandi partai Demokrat ini, seusai dirinya menghadiri apel kebangsaan dan pengukuhan Satgas Saber Pungli, Rabu (02/11), sebagaimana yang diintruksikan oleh Presiden Joko Widodo.
“Satgas tersebut dibentuk untuk mengatasi dan mengamankan oknum-oknum yang melakukan
Pungli. Saya sangat yakin dengan adanya satgas ini, tidak akan ada lagi
Pungli,” kata Van Bone.
Pungli. Saya sangat yakin dengan adanya satgas ini, tidak akan ada lagi
Pungli,” kata Van Bone.
Adanya
Satgas Saber Pungli, tambah Van Bone, menjadi tanda awas bagi pihak-pihak tertentu yang
dengan sengaja melakukan praktek yang dianggapnya sangat tidak terpuji.
Satgas Saber Pungli, tambah Van Bone, menjadi tanda awas bagi pihak-pihak tertentu yang
dengan sengaja melakukan praktek yang dianggapnya sangat tidak terpuji.
Van Bone juga menjelaskan, jika pungli tidak lagi dipraktikan oleh oknum-oknum tertentu, maka masyarakat
akan terbantu dengan sendirinya. Sehingga, ia berharap kedepannya tidak ada lagi pungli di tiap-tiap tempat pelayanan.
akan terbantu dengan sendirinya. Sehingga, ia berharap kedepannya tidak ada lagi pungli di tiap-tiap tempat pelayanan.
“Pungli bisa dikatakan perbuatan
pelanggaran hukum luar biasa. Semoga saja kedepannya tidak ada lagi
Pungli, sehingga pelayanan terhadap masyarakat benar-benar sesuai dengan
peraturan yang berlaku,” kuncinya.
Diketahui, pungli saat ini menjadi persoalan yang sangat serius. Oleh karenanya, pada Kamis 20 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo melakukan rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, untuk membicarakan langkah-langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat. Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dengan pemerintah pusat dalam upaya pemberantasan pungli di Indonesia.
(v1c)
