Minsel, detiKawanua.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat Kesatu Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016, digelar Kamis (22/06). Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE (JJT) yang didampingi oleh Wakil Ketua Rommy Pondaag SH MH, dan dihadiri Bupati Minahasa Selatan Christiany E Patuntu SE, dan Wabup Franky D Wongkar SH, serta Sekdakab Minsel Drs Danny Rindengan MSi.
Ketua DPRD Minsel Jenny J Tumbuan SE (JJT) menegaskan, dirinya ikut berbahagia atas capaian opini WTP dari BPK RI untuk Kabupaten Minahasa Selatan. Menurut Ketua DPRD Minsel, ini merupakan awal keberhasilan yang patut kita syukuri bersama.
“Di mana sejak 14 tahun Kabupaten Minahasa Selatan terbentuk, baru kali ini mendapat predikat WTP. Olehnya berharap, agar di tahun-tahun kemudian Kabupaten Minahasa Selatan boleh meraih predikat yang sama seperti sekarang ini,” ujar JJT.
Dalam sambutannya, Bupati Minsel mengatakan, bahwa ranperda dan pertanggungjawaban APBD adalah salah satu kewajiban kepala daerah, sebagaimana amanat UUD No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UUD No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebagaimana audit BPK RI atas laporan Keuangan Tahun 2016 yang disampaikan oleh Pemkab Minsel, telah membuahkan hasil.
Di mana, Tanggal 9 Juni 2017, BPK RI telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini senantiasa tak lepas dari kontribusi peran serta kerja sama yang telah ditunjukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Minsel sebagai mitra kerja Pemkab.
“Selaku pemerintah daerah Minsel, saya memberi apresiasi dan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Minahasa Selatan, yang tidak kenal lelah serta telah bersama berjuang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Hasil ini merupakan jawaban atas kerja keras serta penantian bersama selama 14 tahun, serta menjadi acuan bagi kita untuk tetap lebih giat berjuang memberikan yang terbaik bagi daerah yang kita cintai,” terang Paruntu.
Pertangungungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 atas Laporan Keuangan yang nmengacu pada PP No.58 Tahun 2015 Tentang Keuangan Daerah, PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP-Dagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengawas Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011.Permendagri No.64 Tahun 2013 Tentang Penerapan pada Akutansi Pemerintahan berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah (Pemda) serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Selatan No.1 Tahun 2015 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Adapun rancangan perda tentang pertanggung jawaban Keuangan dan Belanja Daerah Tahun 2016 dalam laporan serta keuangan, meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Ini menunjukan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan laju pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan selama Tahun 2016, meningkat drastis.
“Dan ini dapat dilihat dari PDRB dari Rp 5,3 triliun di tahun 2014, naik menjadi Rp 6,069 triliun di tahun 2015. Hal ini diikuti dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 6,21%, lebih tinggi dari laju pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Sulut sebesar 6,12 % di tahun yang sama. Saya percaya pihak legislatif dan eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan, untuk saling bekerja sama dalam kesejahteraan masyarakat Minahasa Selatan,” paparnya.
Di akhir sambutannya, Bupati Tetty Paruntu meminta kepada pimpinan bersama anggota DPRD Minsel untuk dapat mengagendakan pembahasan Ranperda sesuai mekanisme yang berlaku, sehingga dapat berjalan tepat waktu.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati Franky D Wongkar SH, Sekdakab Drs Danny Rindengan MSi, Assisten I, II, III bersama Unsur Forkopimda, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta insan pers. (Vandytrisno/hpm)
