BOLTIM, detiKawanua.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengambil langkah maju dalam sistem digitalisasi pelayanan publik. Dalam kegiatan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB-P2 tahun 2026, Bupati Oskar Manoppo, SE., MM., memperkenalkan inovasi pembayaran pajak dengan menggunakan fitur QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) pada lembar SPPT.
Kegiatan yang berlangsung di Lantai III Kantor Bupati pada Kamis (11/06/2026) ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Boltim Argo Sumaiku, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara Bapak Darman T.B. Hutabarat, Pimpinan Bank SulutGo (BSG) Cabang Tutuyan, Sekretaris Daerah, para asisten, Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Boltim, serta para camat, sangadi, dan aparatur pengelola pajak daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Oskar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bank Indonesia, Bank SulutGo, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan digitalisasi daerah ini.
Bupati menegaskan bahwa SPPT dan DHKP yang diserahkan bukan sekadar lembaran administratif, melainkan instrumen penting pendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB-P2.
“Pajak yang dipungut dari masyarakat pada hakikatnya akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, dan program kesejahteraan rakyat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang kita cintai ini,” ujar Bupati.
Terkait peluncuran fitur QRIS pada lembar SPPT, Bupati menyebutnya sebagai momen bersejarah bagi Boltim dalam mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Inovasi ini membawa manfaat besar; bagi masyarakat, pembayaran pajak menjadi semudah melakukan scan lewat ponsel kapan saja dan di mana saja tanpa perlu mengantre. Sementara bagi pemerintah daerah, transaksi menjadi lebih transparan, akuntabel, meminimalisir risiko kebocoran, serta mempercepat arus kas masuk ke kas daerah.
“Digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan demi pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terpercaya,” tegas Bupati.
Pada kesempatan tersebut, Bupati memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran, khususnya para Camat dan Sangadi beserta perangkat desa:
Setelah menerima berkas, segera lakukan sortir dan verifikasi secara teliti terkait akumulasi lembaran maupun kesesuaian nilai penetapan pajak objek PBB-P2.
Jika terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian data, segera koordinasikan dengan Badan Pengelola Keuangan melalui UPTD PBB-P2 agar dapat langsung diperbaiki.
Setelah proses sortir selesai, segera sampaikan lembar SPPT ke tangan wajib pajak dengan pendekatan yang humanis, cepat, dan transparan.
Bupati juga memperingatkan petugas pemungut dan aparatur desa agar tidak menunda penyetoran pajak ke kas daerah atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
“Dengan adanya QRIS ini, transparansi adalah harga mati. Saya tidak ingin lagi mendengar ada keluhan dari warga yang merasa sudah membayar pajak, namun datanya belum terinput di kabupaten hanya karena kelalaian oknum petugas,” tegasnya.
Bupati mengajak untuk senantiasa menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat, serta meminta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk gencar mensosialisasikan kemudahan membayar pajak menggunakan QRIS agar kesadaran bernegara masyarakat melalui ketaatan membayar pajak dapat meningkat.
Bupati berharap, langkah maju ini membawa berkah, kemudahan, dan kemajuan yang signifikan bagi pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Diakhir acara, Bupati secara simbolis menyerahkan SPPT kepada para Camat. Selain itu, Bupati juga melakukan uji coba langsung pembayaran pajak melalui QRIS sebagai wujud demonstrasi kemudahan inovasi tersebut kepada seluruh hadirin. (Billy)
