Tahuna, detiKawanua.com – Kasus dugaan Mark up hingga gratifikasi terus disikapi elemen masyarakat untuk dituntaskan. Hal ini juga seiring dengan sikap proaktif aparat kepolisian dalam hal ini Polres Sangihe yang menseriusi dugaan korupsi yang grand total anggarannya mencapai sekitar Rp 6.06 miliar dari Dana Desa (Dandes) tahun anggaran 2019 lalu.
Ketua Investigasi Lembaga Penyelenggara Pemerintah Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Darwis ‘Plontos’ Saselah meminta Polres Sangihe tidak kendor atau masuk angin untuk tuntaskan kasus ini.
“Dandes saat ini menjadi prioritas Presiden Jokowi untuk diawasi. Bahkan Presiden meminta setiap kasus dugaan korupsi dalam pengelolan Dandes harus dibasmi. Hal ini semakin dipertegas oleh Presiden ketika meminta KPK juga harus turun mengawasi dan menuntaskan kasus korupsi Dandes,” ujar Saselah.
Lebih lanjut ia mengatakan dengan pemanggilan sekitar 30 Kapitalaung dari 101 kampung yang tergiur memasang internet desa dari alokasi Dandes telah dipanggil bahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah (PMDD) juga sudah dimintai keterangan terkait kasus ini, maka akan belum ada kemajuan untuk penuntasan kasus ini.
“Baiknya Direktur Utama PT Mitra Solusindo Computama, Rudy Susanto juga segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Sebab kunci untuk membuka sekaligus menuntaskan kasus ini adalah PT Mitra Solusindo Computama,” imbuh Saselah sambil meminta Kejati, Polda hingga KPK agar juga punya andil jelas dalam penuntasan kasus ini. (js)
