Sulut, detiKawanua.com – Keterlibatan masyarakat harus mutlak ada dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah termasuk dalam pemberdayaan perempuan dan anak.
Demikian ditegaskan Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut), Drs. Steven Kandouw saat mengukuhkan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Sulut sekaligus membuka kegiatan Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh DP3A Provinsi Sulut, Kamis (29/2/24) bertempat di Grand Whiz Hotel.
Wagub Kandouw menyambut baik pembentukan forum ini dengan harapan dapat menunjukkan eksistensi dalam menjalankan tugas dan peran terkait perempuan dan anak.
“Cari tahu apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat agar supaya kebijakan kita betul-betul melibatkan masyarakat,” lanjut Wagub.
Seperti diketahui Sulut telah ditetapkan sebagai Provinsi Layak Anak oleh Pemerintah Pusat. Meski begitu dia meminta agar penghargaan tersebut tidak membuat semua pihak terkait berpuas diri.
“Ini harus kita jaga terus agar Sulawesi Utara tetap menjadi Provinsi layak Anak” tukas dia.
Lebih lanjut Kandouw menegaskan, pembangunan infrastruktur penting tapi peningkatan sumber daya manusia jauh lebih penting.
Menurutnya, perlu ada perubahan mindset masyarakat untuk selalu melindungi anak serta mengedepankan pendidikan dan gizi anak. Termasuk di dalamnya terus berupaya mengatasi masalah stunting.
Wagub Kandouw kemudian mengingatkan pentingnya kesadaran orang tua terkait pendidikan anak. Minimal lulus SMA/SMK.
Sementara untuk pemberdayaan perempuan, Sulut bisa dibilang baik atau di atas rata-rata nasional.
Kesetaraan gender juga menjadi salah satu perhatian Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (ODSK).
Terbukti di masa pemerintahan ODSK, sebanyak 30 persen perempuan memegang jabatan kepala SKPD.
“Kalau perlu kedepan jadi 60 persen,” imbuh Kandouw.
