MANADO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), H. Amir Liputo, melaksanakan Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 di Kelurahan Singkil II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Senin (3/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai keluhan krusial terkait kepesertaan BPJS Kesehatan dan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Warga mengeluhkan ketidaksesuaian data survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebabkan peringkat kesejahteraan (desil) mereka berubah drastis. Salah satu pemicu utama yang terungkap adalah banyaknya warga yang terjerat pinjaman online (pinjol). Aktivitas keuangan tersebut berdampak pada penilaian sistem, sehingga desil mereka bergeser naik dan mengakibatkan kepesertaan bantuan sosial mereka terhenti.
Menanggapi persoalan tersebut, Amir Liputo menegaskan bahwa status desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bersifat dinamis dan dapat diperbaiki.
“Prinsipnya, desil ini bisa berubah selama warga yang bersangkutan memberikan data yang sebenarnya dan jujur di kantor kelurahan,” ujar Liputo.
Ia juga menambahkan bahwa penilaian kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari tampilan luar fisik rumah semata. “Misalnya rumahnya terlihat bagus, itu belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Bisa saja kepala keluarga atau anggota keluarga yang tinggal di dalamnya baru saja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” jelas legislator Sulut tersebut.
Sebagai solusi konkret meningkatkan transparansi dan memastikan bantuan tepat sasaran, Amir Liputo mengusulkan penerapan kebijakan penempelan stiker khusus di rumah setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Saya usulkan masyarakat yang mendapatkan bantuan harus ditempel stiker penerima bantuan di rumahnya. Kalau ada yang sengaja membuka stiker itu, berarti dia malu mendapatkan bantuan dan siap keluar dari program,” tegasnya.
Di akhir penjelasannya, Liputo mengingatkan bahwa kunci utama penyelesaian sengkarut bantuan sosial ini berada pada kedisiplinan administrasi kependudukan masyarakat itu sendiri.
“Kalau semua masyarakat Manado tertib KTP dan Kartu Keluarga (KK), maka sinkronisasi data akan berjalan baik dan permasalahan salah sasaran bantuan ini bisa segera diselesaikan,” pungkasnya.
Reses Amir Liputo di Singkil: Warga Mengeluh Desil DTKS Berubah Akibat Pinjol
