Jems Tuuk Dukung KPK Pecat 51 Pegawai Tak Lolos TWK

  • Whatsapp

Sulut, detiKawanua.com – Legislator Sulut, Julius Jems Tuuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memecat 51 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Pernyataan tersebut disampaikan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) saat menginterupsi sebelum dimulainya kegiatan Audiensi dan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan di ruang Paripurna DPRD Sulut, Rabu (16/06).

Kegiatan yang dihadiri Naramsuber dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi wilayah IV KPK, Andi Purwana, legislator yang dikenal vokal ini mendukung sikap KPK terkait polemik TWK yang telah menjadi perbincangan dan kajian publik di berbagai kalangan.

Ia pun dengan lantang menyuarakan dukungan kepada kepemimpinan Firli Bahuri sebagai ketua KPK terkait keputusan yang diambil dalam menjalankan profesionalitas pegawai di lembaga antirasuah ini.

“Saya Julius Jems Tuuk dapil Bolmongraya menyatakan sikap mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh ketua KPK Firli Bahuri dan pemerintah terkait dengan keputusan-keputusan strategis dalam hal pemberantasan korupsi,” ujar Jems Tuuk.

Tuuk juga kembali menegaskan, dirinya secara pribadi medukung keputusan pimpinan KPK terhadap konsekuensi dari 51 pegawai KPK tersebut.

“Kalau tidak salah ingat, ada 51 orang yang tidak lulus wawasan kebangsaan. Sekali lagi saya secara pribadi mendukung keputusan Bapak Firli dan kawan-kawan dari pemerintah,” tandasnya.

Dilansir dari m.liputan6.com, Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata, menyampaikan bahwa hasil rapat koordinasi memutuskan 51 orang dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK dipecat dari lembaga antirasuah.

“Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” tutur Alex di Gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN), Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (25/05).

Menurut Alex, berdasarkan penjabaran dari penguji tes wawasan kebangsaan saat rapat, 51 pegawai KPK tersebut tidak lagi dapat dilakukan pembinaan. Sementara 24 lainnya masih dapat menjalani diklat penentuan layak tidaknya menjadi ASN.

“Yang 51 orang kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya sudah merah dan tidak dimungkinkan dilakukan pembinaan,” jelas dia.

Lebih lanjut, masa kerja 51 pegawai yang tidak lolos TWK itu akan berakhir pada 1 November 2021. Tugas dan kewenangannya pun akan mendapat pengawasan ketat sebelum diberhentikan dari KPK.

“Tentu kami harus menghormati kerja dari asesor. Tadi saya sampaikan, kami meminta detail apa sih yang menjadi alasan dari 75 pegawai tadi. Diuraikan. Cukup panjang tadi perdebatan menyangkut 75 pegawai KPK. Disimpulkan tadi,” Alex menandaskan. 


(Enda)

Pos terkait