Gubernur Dondokambey Membuka Rakor Persiapan Pencanangan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. /Ist
Manado, detiKawanua.com – Tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara (Sulut) sudah mencapai
8,98% dari jumlah penduduk Sulut, hal ini menjadi warning bagi
pemerintah daerah untuk mengerahkan segenap kemampuan yang ada dalam
memerangi kemiskinan dan pengangguran.
8,98% dari jumlah penduduk Sulut, hal ini menjadi warning bagi
pemerintah daerah untuk mengerahkan segenap kemampuan yang ada dalam
memerangi kemiskinan dan pengangguran.
Demikian yang disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE saat membuka Rakor Persiapan Pencanangan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Senin
(29/02).
(29/02).
Dalam mengatasi hal itu, menurut Gubernur, dirinya bersama Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw akan mencanangkan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK), yang rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Bolsel. Strategi yang
akan diambil Pemprov Sulut, di antaranya mempertajam efisiensi program perlindungan
sosial. “Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan
kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan yang inklusif,” jelasnya.
akan diambil Pemprov Sulut, di antaranya mempertajam efisiensi program perlindungan
sosial. “Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan
kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan yang inklusif,” jelasnya.
Lebih lanjut Gubernur menyampaikan, saat ini Progres Pembangunan Daerah Pemprov Sulut telah diarahkan pada pencapaian visi RPJMD 2016-2021 yakni, “Terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik serta berkepribadian dalam budaya, oleh karenanya segenap jajaran pemerintahan untuk memahami serta mendukung secara penuh pencapaiannya,” ungkap Dondokambey.
“Nantinya target pengentasan kemiskinan Sulawesi Utara akan ditekan hingga angka 5,1 persen dan pengangguran 6,3 persen pada tahun 2019,” ujarnya.
Berita menarik lainnya: Jubir Pemkot Manado: Dana Hibah 5,2 M Direalisasikan, Jika…
Senada juga dengan Gubernur, Wagub juga menyampaikan dalam pengentasan kemiskinan para kepala SKPD agar membantu Gubernur dan Wagub dengan melakukan survei lapangan secara benar, mana masyarakat miskin yang perlu dibantu, Wagub juga meminta instansi vertikal yang memiliki program CSR agar menyalurkan program tersebut secara tepat sasaran.
Kedepan nantinya Pemerintah akan tetap fokus dalam pengentasan kemiskinan agar visi misi dari Gubernur dan Wagub dalam membangun daerah dapat terwujud dengan baik. “Output dari APBD yang dikelola nantinya akan diarahkan untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran di sulut,” kata Kandouw, dalam kegiatan yang turut dihaditi Kepala SKPD lingkup Pemprov Sulut. (**)
