Anggota Pansus LKPJ Akhir Jabatan Gubernur Sulut, Julius Jems Tuuk.
Manado, detiKawanua.com – Usai sudah pembahasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir jabatan Gubernur SH. Sarundajang oleh Panitia Khusus (Pansus), Kamis (02/07) siang kemarin, di Ruang Rapat II DPRD Sulut.
Meski demikian, Pansus masih saja mengkritisi kondisi lapangan untuk setiap daerah di Sulawesi Utara (Utara) jika di bandingkan dengan isi LKPJ Gubernur yang merupakan program dari Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Setdaprov Sulut.
Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Pengelola Perbatasan menjadi sorotan Pansus. Sebagaimana diungkapkan oleh Julius Jems Tuuk (JJT) mengenai minimnya irigasi di setiap daerah di Sulut yang membutuhkan irigasi tersebut.
“Kami harap PU lebih optimal dan lebih memperhatikan keberadaan irigasi terutama daerah pengeskpor beras seperti yang ada di Bolmong dan daerah pengekspor beras lainnya,” tutur Kader PDIP ini sembari berharap untuk pembenahan ini semua alangkah baiknya Kadis PU yang turun langsung ke lapangan agar dapat menyaksikan langsung kenyataan yang terjadi selama ini.
Lain dengan PU, lain pula dengan kritikan Pansus terhadap pengelolah perbatsan dimana, hingga kini keberadaan warga Talaud masih terus di perbincangkan.
Hal ini kembali di obrak-abrik oleh Jems Tuuk setelah beberapa kali telah di suarakannya. Tuuk mengesankan mungkin saja gula di Filipina lebih manis ketimbang gula Indonesia terlebih di Sulut sehingga ribuan warga Talaud lebih doyan berada di Filipina ketimbang berada di Sulut.
“Pengelolah perbatasan seharusnya tidak biarkan masalah ini sampai berlarut. Jangan sampai warga Talaud benar-benar memilih Filipina sebagai negara yang mampuh melindungi dan memberikan kehidupan layak ketimbang menjadi masyarakat Sulut,” urai Aleg Dapil Bolmong ini usai laksanakan Rapat Pansus. (Rifaldi Rahalus)