Ketua Pansus LKPJ Akhir Jabatan Gubernur Sulut, Periode 2010-2015, Edwin Lontoh, saat membacakan hasli Pembahasan Pansus.
Manado, detiKawanua.com – Dalam rangka penyampaian Keputusan tentang rekomendasi DPRD Sulawesi Utara (Sulut) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir jabatan Gubernur DR. SH. Sarundajang tahun 2010-2015, melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD telah menggelar Rapat Paripurna Istimewa, Senin (06/07).
Rapat Istimewah ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Dr. Steven Kandouw dan didampingi Wakil Ketua Stevsnus Vereeky Runtuh, Wenny Lumentut serta dihadiri Anggota Dewan lainnya.
Kesempatan itu juga, Gubernur Sulut DR. SH. Sarundajang dan Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil serta Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulut Ir. Siswa Rachmat Mokodongan, Kepala BPKP, Perwakilan Bank Indonesia, bersama Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Sekda prov Sulut, turut mengikuti rapat Paripurna Istimewa ini.
Ketua Pansus Edwin Lontoh, mewakili anggota Pansus, seaat membacakan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir jabatan Gubernur oleh menjelaskan, pihak pansus sangat apresiasi atas capaian menuju perubahan besar yang di lakukan Gubernur selama memimpin Sulut.
“Kami apresiasi karena Sulut sebentar lagi akan menjadi pintu gerbang perdagangan internasional. Selain itu capai lain yang telah ditorehkan Gubernur hingga saat ini,” tutur Ketua Pansus.
Meski terdapat banyak terobosan untuk Sulut namun, Pansus tetap saja berkomitmen untuk memberikan rekomendasi ke seluruh SKPD agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Hal ini berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain UU No 10 tahun 2012 yang di sesuaikan dengan peraturan pemerintah, maka DPRD melalui pansus telah melakukan pembahasan LKPJ berupa catatan-catatan strategis, saran dan koreksi merupakan rekomendasi terhadap pemerintah provinsi sulut.
Hal ini, lanjut Dia, mengingat juga dengan UU no 47 dan UU no 17 tentang pembentukan, peraturan pemerinta no.16 dan peraturan Mendagri tentang peresmian Anggota DPRD tahun angkatan 2015/2019, Peraturan Gubernur tentang uraian tugas.
Meski semua SKPD mendapat perhatian dan rekomendasi, namun Dinas Pendidikan lebih di tonjolkan oleh pansus LKPJ sebagaimana hal tersebut di uraikan oleh Ketua Pansus Edwin Lontoh di depan seluruh SKPD.
“Untuk Dinas Pendidikan DPRD memberi apresiasi atas peningkatan kualitas pendidikan APK tahun 2010 jauh di atas target nasional demiakian juga APK tingkat SMA naik menjadi 70% SMP 99,9% dan SMA naik menjadi 99,2%. Namun DPRD butuh memeberikan masukan dan menjadi rekomendasi bagi Dinas Pendidikan untuk terus melakukan upaya lebih baik lagi,” tambah Lontoh.
Sementara itu, Gubernur SH. Sarundajang saat memberikan sambutan sekaligus menanggapi penyampain Pansus yang di jadikan sebagai rekomendasi ke depan, Gubernur SHS mengatakan, sebagai kelanjutan dari LKPJ Gubernur yang telah disampaikan dan dibahas oleh DPRD yang jug telah memberikan rekomendasi maka dari itu, wajib di sampaikan sesuai tunutan UU.
Karena itu, kata SHS lagi, selama ini peran dan partisipasi pemprov Sulut terus memberikan perubahan dan kemajuan daerah sulut itu sendiri melalui kerja cepat dan kerja cerdas.
“Menggaris beberapa hal yang menjadi keberhasilan kami namun ada hal-hal selama 5 tahun ini secara jujur bahwa kita telah sama-sama merubah wajah sulut dari tahun sebelumnya. Tugas ini akan berkelanjutan setelah ada pengganti Gubernur dan Wakil Gubernur setelah kami,” ujar SHS.
SHS mengaku selama kepemimpinannya berbagai tantangan telah di hadapi bukan saja tantangan berskala nasional akan tetapi sampai pada tahap internasional.
“Berbgai tantangan yang kita hadapi baik secara nasional maupun global selama perjalan kami memimpin Sulut. Sehingga membentuk pertumbuhan ekonomi sulut yang terus mengalami peningkatan lebih dari target nasional”ungkap Gubernur saat memberikan sambutan. (Rifaldi Rahalu)
