SULUT – Kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), serta penghapusan data elektronik yang menyeret perwira tinggi kepolisian menjadi sorotan tajam. Pengamat Politik dan Pemerintahan, Taufik Tumbelaka, memberikan analisis mendalam mengenai skandal besar yang menargetkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ini.
Menurut Taufik, tindakan yang diduga dilakukan oleh oknum aparat berstatus elit tersebut merupakan bentuk kejahatan yang sangat sulit dipahami secara rasional.
“Ini kejahatan sudah susah dipahami karena upaya penyadapan oleh sejumlah oknum aparat yang berpangkat sangat tinggi kepada Presiden,” ujar Taufik Tumbelaka dalam keterangannya menyikapi penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).
Para pelaku dinilai Taufik sudah sangat mengerti risiko dan sistem deteksi keamanan. Mereka dipastikan paham bahwa aktivitas ilegal ini cepat atau lambat akan ketahuan, terlebih target yang disasar merupakan seorang Kepala Negara yang memiliki latar belakang militer kuat.
Melihat kenekatan para oknum tersebut, Taufik menganalisis hanya ada dua kemungkinan utama yang melatarbelakangi terjadinya aksi ini:
1. Adanya kerusakan moral yang mendasar di tingkat elit aparat sehingga mengabaikan sumpah jabatan dan hukum.
2. Terdapat pihak lain yang memiliki kekuatan besar untuk menekan para pelaku, sehingga mereka tidak sanggup untuk melawan atau menolaknya.
Taufik juga menyoroti aspek keamanan nasional yang dipertaruhkan. Ia berharap hasil dari penyadapan massal ini belum sempat jatuh ke tangan yang salah. “Semoga saja hasil upaya penyadapan tidak dimanfaatkan pihak luar negeri atau pihak asing,” tegasnya.
Mengingat skala dan target kejahatan yang dinilai sudah kelewat batas, Taufik berpendapat bahwa sanksi hukum yang paling berat sekalipun, termasuk hukuman mati, terasa tidak setimpal jika seluruh sangkaan terbukti di pengadilan.
Meski skandal ini menjadi pukulan telak yang menandai titik terendah dari kewibawaan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Taufik memandang situasi kelam ini secara optimistis dari sudut pandang tata kelola pemerintahan. Menurutnya, terbongkarnya kasus ini harus dijadikan momentum emas untuk melakukan bersih-bersih internal.
“Ini momentum Polri untuk berbenah karena ini dapat dikatakan titik terendah kewibawaan Polri, tapi juga sebagai titik balik untuk melakukan pembenahan,” pungkasnya.
