Keakraban antara Pj Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM dan Dubes RI untuk Philipina Jhony Lumintang saat Membahas Nasib Warga Nusa Utara. /Ist
Manado, detiKawanua.com – Sebanyak 2080 warga nusa utara (nustar) yang berasal dari Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud (Satal) yang selama ini tinggal di Philipina, tahun depan bakal dipulangkan ke-Indonesia. Hal itu dikatakan Duta Besar (Dubes) RI untuk Philipina Jhony Lumintang, saat diterima Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM di ruang kerjanya, Kamis (15/10) kemarin.
“Warga nustar di Philipina saat ini ada sekitar 6050 orang, tetapi yang memilih ingin kembali pulang ke Satal hanya 2080 orang, sisanya tetap memilih menjadi warga negara Philipina,” jelas putra terbaik Minahasa Tenggara.
Lumintang menyebutkan, Pihaknya bersama pemerintah Philipina dan Unitet Nation High Commissioner For Refugrees (UNHCR) PBB, saat ini telah melakukan pendataan penduduk asal Satal yang tinggal di beberapa kota di pulau Mindanao yaitu Kota Davao dan General Santos (Gensan), ujar Purnawirawan Jenderal Bintang Tiga ini.
Lumintang menyebutkan, Untuk kepulangan ke Satal mereka menginginkan bantuan langsung dari pemerintah Indonesia untuk memfasilitasinya, termasuk lahan dan pekerjaan sehari-hari. “Ada baiknya pemerintah Indonesia menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka, karena sebagian besar profesinya adalah orang kapal,” ucap Lumintang.
Sementara itu Penjabat Gubernur DR Sumarsono MDM menyambut baik rencana kepulangan 2080 warga Satal. “Kami memberikan apresiasi atas upaya dari Dubes Indonesia untuk Philipina dalam memfasilitasi kepulangan warga Sulut,” ungkap Sumarsono sembari menambahkan pemerintah Provinsi tidak akan tinggal diam dan akan memperhatikan masalah ini.
“Yang pasti sejak kepulangan mereka di Sulut, kami akan memperhatikan mereka dengan mengupayakan agar ada bantuan dari pemerintah pusat terlebih Kementrian Perikanan dan kelautan untuk dapat membantu pengadaan kapal nelayan, termasuk akan mencari jalan keluar bagi 1500 warga Philipina Sangihe (pisang) yang tidak ber KTP di Bitung,” tandas Dirjen Otonomi Daerah kemendagri RI ini.
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Jhon Palandung MSi, Kaban Pengelola Perbatasan Provinsi Sulut Nixon Watung SH serta Kabid Pengelolaan Batas Negara Dra Aneke Rondonuwu. (*)
