Manado, detiKawanua.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggelar Sosialisasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (01/12).
Pada kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Juddy Krisnandi memuji ruang rapat CJ Rantung, yang dijadikan tempat sosialisasi tersebut.
“Saya lihat fasilitas gedung ini sudah bagus tidak kalah dengan ruang di hotel-hotel berbintang. Karena itu saya mengajak, dengan ruang rapat seperti ini maka kita tak perlu lagi membuat rapat-rapat di hotel karena selain hanya pemborosan anggaran, kok fasilitas sudah ada harusnya dimanfatkan saja dengan baik, agar anggaran tidak banyak terserab untuk membayar hotel,” ujarnya.
Menpan Krisnandi mengatakan, dirinya hadir disini untuk memberi pembekalan, agar tata kelola
pemerintahan dalam rangka revolusi mental di Sulut bisa berjalan dengan
baik.
“Revolusi mental yang menjadi program Presiden Jokowi mengharuskan kita melakukan perubahan terutama minset berpikir, cara bekerja dan cara berpemerintahan, sehingga kedepan kita bisa bersaing secara regional maupun internasional,” terang Menteri.
Krisnandi menyebutkan, tiga hal terkait dengan revolusi mental, pertama yaitu pelayanan. Kita sebagai ASN saya yakin ketika masuk menjadi pegawai tidak berpikir untuk korupsi, tapi untuk bekerja dengan sepenuh hati pada masyarakat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Selanjutnya ingin menjadi manusia yang jujur dengan mengutamakan kepentingan orang lain, serta mampu menjaga aset-aset yang ada. Itulah nilai-nilai integritas yang berimplikasi tidak ada penyalahgunaan kewenangan,” jelasnya.
Kedua memperkuat etos kerja. Etos kerja, menurut Krisnandi, walaupun setahun ini pemerintah sudah terus melakukan itu, namun dinilai dinilai belum terlalu baik, masih belum memuaskan sesuai penilaian masyarakat. “Karena itu harus diperbaiki dengan bekerja untuk mengabdi dan disiplin untuk menjadi individu yang berprestasi. Membangun kreativitas dan gagasan-gagasan baru sehingga membuat masyarakat senang sekaligus tidak ada cemohan-cemohan,” ungkapnya.
Sedangkan nilai ketiga, yaitu membangun kebersamaan dan gotong royong. Ini merupakan falsafah Bhineka Tunggal Ika. agar tujuan program pembangunan daerah dan objek tujuan yang sama. Oleh karena itu Menpan mengajak mari kita bekerjasama lintas sektoral untuk mencapai tujuan nasional.
“Revolusi mental ini tidak hanya sekedar memenuhi prosedur pelaporan atau memenuhi penilaian opini BPK, namun lebih dari itu apakah manfaatnya bisa dipetanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena akuntabilitas publik ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” tandas Krisnanadi.
Sebelumnya, Asisten Administrasi Umum Ch Talumepa SH MSi mengatakan, salah satu esensi paling mendasar pelaksanaan Otonomi Daerah ialah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna pencapaian derajat kesejahteraan masyarakart yang stinggi-tingginya, sebagaimana yang menjadi tujuan pembangunan daerah dang bangsa. (Rafsan Damopolii)
