MANADO – Lonjakan kasus kriminalitas yang melibatkan penggunaan senjata tajam (sajam) di Kota Manado mendapat sorotan serius dari pihak legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Amir Liputo, secara tegas meminta aparat kepolisian untuk memberikan perhatian khusus guna menekan angka kejahatan yang kian meresahkan tersebut.
Aspirasi ini disampaikan langsung oleh Amir Liputo dalam Rapat Paripurna Penjelasan Ranperda APBD Perubahan 2026 di Kantor DPRD Sulut, Selasa (15/09/2026). Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, berdasarkan pengamatan lapangan dan laporan yang diterima dari masyarakat, frekuensi aksi penyerangan menggunakan sajam di ibu kota provinsi masih berada di tingkat yang mengkhawatirkan.
“Setiap hari kita melihat dan mendengar selalu terjadi kriminal dengan senjata tajam yang menyebabkan orang meninggal,” ujar Amir di hadapan forum rapat paripurna.
Ia menilai bahwa langkah penegakan hukum di lapangan perlu kembali digiatkan secara agresif. Salah satu solusi konkret yang ditawarkan adalah mengaktifkan kembali patroli rutin dan operasi razia sajam di titik-titik keramaian serta wilayah rawan konflik. Tindakan tegas dinilai sangat diperlukan untuk memberikan efek jera bagi warga yang dengan mudah membawa senjata tajam dan menyerang orang lain saat berselisih.
“Rakyat Manado rindu dengan patroli dan razia sajam yang dilakukan oleh kepolisian seperti dulu,” tambahnya.
Guna melancarkan komitmen pengamanan ini, Amir mengusulkan adanya sinergi penganggaran antara pemerintah daerah dan institusi kepolisian. Ia meminta Pemerintah Provinsi melalui Gubernur Sulut untuk ikut mendukung pergerakan aparat dengan menyiapkan anggaran khusus dalam APBD Perubahan. Anggaran ini nantinya dapat dialokasikan untuk memperkuat operasional razia, termasuk pengadaan dan pemeliharaan kendaraan roda dua (motor).
Penggunaan sepeda motor dinilai menjadi strategi yang tepat agar tim patroli kepolisian dapat bergerak lebih cepat, responsif, dan mampu menjangkau lorong-lorong sempit di pemukiman warga saat terjadi gesekan sosial.
“Saya kira Pak Kapolda yang baru, lewat Pak Gubernur, dapat menyiapkan anggaran supaya razia dengan motor dapat digalakkan lagi untuk menekan angka kriminal,” pungkas Amir Liputo.
Melalui intervensi di rapat paripurna ini, DPRD Sulut berharap kolaborasi kuat antara institusi legislatif, eksekutif, dan Polda Sulawesi Utara dapat segera terwujud. Sinergi ini dinilai mendesak demi menurunkan angka kekerasan jalanan dan mengembalikan rasa aman seutuhnya bagi warga Kota Manado.
