Bolmong, detiKawanua. Com – Pascah
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan Pemerinta Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
KPU mulai berupaya keras mempersiapkan segala bentuk administrasi dalam rangka
pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017 mendatang. Salah satunya
adalah menandatangani Pakta Integritas.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan Pemerinta Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).
KPU mulai berupaya keras mempersiapkan segala bentuk administrasi dalam rangka
pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017 mendatang. Salah satunya
adalah menandatangani Pakta Integritas.
Hal ini disampaikan Sekretaris KPU Bolmong, Ferry Kawuwung SE. Bahwa kunci
sukses penyelenggaraan Pilkada juga adalah administrasi yang lengkap dan baik
sesuai standar berlaku. Saat ini kata Ferry, sedang mempersiapkan administrasi
keuangan. “Dana yang sudah disetujui bersama pemerintah daerah, saat ini
sedang melakukan transfer dari rekening ke rekening KPU. Dan, tentu banyak
persyaratan yang wajib dipenuhi,” kata Ferry.
sukses penyelenggaraan Pilkada juga adalah administrasi yang lengkap dan baik
sesuai standar berlaku. Saat ini kata Ferry, sedang mempersiapkan administrasi
keuangan. “Dana yang sudah disetujui bersama pemerintah daerah, saat ini
sedang melakukan transfer dari rekening ke rekening KPU. Dan, tentu banyak
persyaratan yang wajib dipenuhi,” kata Ferry.
Ferry menjelaskan, syarat lainnya untuk transfer ke rekening KPU adalah pakta
integritas. Jadi KPU Bolmong membuat pakta integritas, sebagai jaminan bahwa
akan mengelolah anggaran ini sesuai perundang-undangan berlaku. “Pakta
integritas ini sebagai bentuk tanggung jawab KPU,” kata Ferry.
integritas. Jadi KPU Bolmong membuat pakta integritas, sebagai jaminan bahwa
akan mengelolah anggaran ini sesuai perundang-undangan berlaku. “Pakta
integritas ini sebagai bentuk tanggung jawab KPU,” kata Ferry.
Sementara, Ketua KPU Bolmong Fahmi Gobel menambahkan, salah satu syarat
dicairkannya anggaran Pilkada dari Pemkab adalah Pakta Integritas yang
ditandatangani Ketua KPU. “Selain syarat lainnya, yang paling utama untuk
pencairan anggaran, adalah pakta integritas,” kunci Fahmi. (Tri Saleh)
dicairkannya anggaran Pilkada dari Pemkab adalah Pakta Integritas yang
ditandatangani Ketua KPU. “Selain syarat lainnya, yang paling utama untuk
pencairan anggaran, adalah pakta integritas,” kunci Fahmi. (Tri Saleh)