SULUT – Anggota DPRD Sulut, Toni Supit, menyoroti secara tajam penurunan performa cabang-cabang BSG di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo yang dipicu oleh maraknya riak permasalahan internal serta lonjakan kredit macet.
Hal itu disampaikan Politisi PDI-P ini saat Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara bersama jajaran Direksi dan Komisaris PT Bank Sulawesi Utara Gorontalo (BSG), Rabu (05/8/2026) di ruang paripurna DPRD Sulut.
“Banyak riak yang terjadi di cabang-cabang. Permasalahan termasuk kredit macet ini perlu diseriusi dan diurus sampai tuntas karena sangat mempengaruhi performa Bank SulutGo secara keseluruhan,” tegas Toni Supit dalam rapat tersebut.
Toni juga menyatakan kekhawatirannya terkait rencana penambahan modal untuk BSG mendahului pembacaan Nota Keuangan oleh Presiden pada 16 Agustus mendatang. Ia secara tegas menolak jika penyertaan modal tersebut dipotong langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau diambil dari APBD kita, itu sangat berat. Pembangunan fisik dan infrastruktur di bawah kewenangan provinsi saat ini sangat minim. Jalan-jalan kita sudah tidak mampu diaspal lapis lagi, hanya bisa ditambal sulam. Banyak area longsor yang belum tertangani karena keterbatasan dana pemeliharaan,” ujar Toni. Ia menyarankan agar penambahan modal dikonversi langsung dari dividen yang menjadi hak pemerintah daerah.
Selain masalah anggaran, ia mengkritik strategi bisnis BSG yang dianggap terlalu berfokus sebagai safety player (pemain aman). BSG dinilai lebih memprioritaskan kredit konsumtif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota Dewan melalui skema jaminan Surat Keputusan (SK) pegawai.
Sebaliknya, alokasi insentif dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor produktif seperti petani dan nelayan dinilai masih sangat minim jika dibandingkan dengan bank-bank milik negara (Himbara). Toni juga mempertanyakan transparansi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang kerap memicu polemik di lapangan, serta kejelasan kebijakan pembagian tantiem yang sempat menjadi perhatian Presiden.
Merespons sorotan tersebut, Direktur Utama BSG, Revino Pepah, secara terbuka mengakui adanya tren kenaikan angka kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL). Berdasarkan data terbaru, tingkat NPL BSG saat ini berada di angka 3,9%.
Revino menjelaskan bahwa pemicu utama kenaikan NPL ini berasal dari sektor KUR mikro dan super mikro (pinjaman di bawah Rp100 juta tanpa agunan) di wilayah Gorontalo.
“Kita harus jujur, NPL kita bertumbuh dan naik salah satunya karena sektor KUR di Gorontalo. Sudah empat tahun ini kita ditunjuk pemerintah sebagai penyalur KUR. Untuk segmen mikro dan super mikro yang kecil-kecil ini memang mengalami sedikit peningkatan risiko macet,” jelas Revino.
Dirut BSG juga meluruskan persepsi mengenai volume penyaluran KUR. Berbeda dengan bank pelat merah skala nasional seperti BNI yang mendapat jatah KUR hingga Rp30 triliun, BSG hanya diberikan kuota sebesar Rp160 miliar oleh pemerintah pusat untuk tahun ini.
Dalam skema ini, dana pokok pinjaman sepenuhnya menggunakan likuiditas internal BSG, sementara pemerintah hanya menambal subsidi bunga sebesar 6%. Bunga yang seharusnya dibebankan sebesar 12% per tahun dipotong menjadi hanya 6% nett bagi masyarakat.
Meskipun angka NPL 3,9% saat ini dinyatakan masih aman karena berada di bawah batas maksimal (threshold) pengawasan regulasi sebesar 5%, manajemen BSG berkomitmen penuh untuk menurunkannya. Revino mengakui jika tren ini dibiarkan, pembengkakan NPL tersebut dipastikan akan terus menggerus tingkat rentabilitas (profitabilitas) dan laba bersih bank ke depan.
Toni Supit Soroti Kredit Macet dan Penyaluran KUR BSG, Dirut Ungkap NPL Naik Imbas Sektor Mikro
