Sulut, detiKawanua.com – Izin PT Tambang Mas Sangihe (TMS) masih menjadi polemik dikalangan masyarakat Sangihe. Berbagai kalangan dari LSM hingga Anggota legislatif Sangihe dan DPRD Sulut meminta pemerintah untuk meninjau lagi Izin PT. TMS beroperasi di Kabupaten Sangihe yang berpotensi mengancam kerusakan lingkungan.
Tak terkecuali anggota DPRD Sulut dapil Nusa Utara, Winsulangi Salindeho, dirinya menolak keras kehadiran PT. TMS yang meresahkan warga Sangihe.
Ia pun tak segan berkunjung ke pemerintah kabupaten Sangihe untuk meminta penjelasan resmi terkait bagaimana sebenarnya persoalan PT. TMS.
“Mereka menjelaskan, potensi pertambangan di Sangihe kurang lebih 62.000 hektar tetapi izin kepada PT. TMS hanya 42 hektar, tidak pake ribu,” jelasnya, Rabu (09/06) saat diwawancarai sejumlah awak media.
Mantan Bupati Sangihe ini juga berharap, Pemerintah Provinsi harus segera mengambil sikap terkait status izin PT TMS.
“Peran Pemerintah Provinsi sangat di butuhkan saat ini. Apakah di Stop, dicabut atau dibiarkan. Saya pikir harus ada peran dari Pemerintah Provinsi,” tegas Winsulangi yang juga merupakan Ketua Bapemperda DPRD Sulut ini.
(Enda)
Persoalan PT. TMS, Winsulangi : Peran Pemerintah Provinsi Sangat Dibutuhkan
