Jems Tuuk Bertanya Cara Membuat Laporan Dugaan Korupsi, Ini Penjelasan KPK

  • Whatsapp

Sulut, detiKawanua.com – Anggota DPRD Sulut, Julius Jems Tuuk menanyakan cara melapor pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila menemukan ada dugaan kasus korupsi yang terjadi di daerah.

Pasalnya, beberapa kali legislator dapil Bolmongraya ini ditanyakan oleh masyarakat tentang bagaimana cara menyurat ke KPK apabila menemukan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat di daerah.

“Kami dulu pernah menyurat ke Mabes Polri, tetapi tidak mendapat respon dari Mabes. Setelah kami tanya-tanya ke orang mabes, kami mendapatkan penjelasan tentang bagaimana cara membuat laporan yang benar. Segera kami perbaiki laporan tersebut, dengan cepat orang dari Mabes turun merespon laporan kami,” kata Jems Tuuk,

“Nah Kalau melapor di KPK, Bagaimana cara membuat laporan pengaduan yang benar,” tanya Jems Tuuk, pada kegiatan Audiensi dan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) wilayah IV KPK, Andi Purwana, Rabu (16/06) bertempat di ruang Paripurna DPRD Sulut.

Menanggapi Pertanyaan dari Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini, Deputi Bidang Korsupgah, Andi Purwana mengatakan, laporan pengaduan bisa dikirim di Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK.

“Untuk membikin laporan pengaduan, KPK itu punya namanya Direktorat Pengaduan Masyarakat, bisa di cari ketik saja lewat google pengaduan masyarakat KPK, nanti di arahkan,” jelas Andi.

“Bisa juga kirim lewat email pengaduan@KPK.co.id, bisa lewat telepon/WA, bisa datang langsung di kantor KPK disanapun ada counternya untuk pengaduan masyarakat. Jadi bisa lewat semua media ini,” tambahnya.

Andi Purwana juga menjelaskan, pelapor juga bisa melapor tanpa menunjukan identitas karena tidak mau di kait-kaitkan.

“Bisa di ganti identitas. Namaya Whistleblowing System, jadi kita masuk ke aplikasi pengaduan KPK, diganti nama identitas pelapor, kemudian di isi indikasi korupsi yang dilapor, kemudian daftarnya apa saja, dan terjadi di daerah mana,” jelasnya lagi.

“Pengaduan yang baik itu jika 5W1H-nya ada semuanya (What, Who, When, Why, Where, dan How) itu yang bagus. Mau bentuknya ketikan atau ditulis seperti apa, dikirim saja,” sambungnya.

Kalau itu sudah masuk di Direktorat Pengaduan, Andi mengatakan, Tim KPK akan melakukan verifikasi dari data yang masuk. Yang pertama dicek apakah ini merupakan kewenangan KPK bahwa datanya terindikasi korupsi. Kalau akan ditindaklanjuti tersangkanya, itu akan diinformasikan kepada pelapor dengan mengatur pertemuan atau meminta data tambahan.

“Nanti tim verifikasi akan dilanjutkan dengan meminta data-data yang lain. Jika datanya tidak lengkap, maka akan disampaikan kepada pelapor bahwa laporan ini belum bisa ditindaklanjuti dengan alasan bukti yang belum kuat,” ungkapnya.

Andi juga menyarankan, kalau saat ini belum ada kasus yang ingin dilaporkan, bisa menghubungi KPK melalui telepon untuk mencari tahu lebih jelasnya cara membuat laporan.

“Kalau bapak-ibu belum punya kasus untuk dilaporkan, bisa telepon tanya-tanya saja bagaimana cara melaporkan kasus korupsi. nanti ada tim KPK yang akan menjelaskan alur dan prosesnya,” tutupnya.



(Enda)

Pos terkait