Sulut, detiKawanua.com – Persoalan Elly Engelbert Lasut (E2L) yang merupakan peserta kontestan Pilkada Kabupaten Talaud Tahun 2008 lalu akhirnya secara aturan tidak bisa dilantik sebagai bupati dengan dasar, salinan putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 584/K/TUN/2019 tertanggal 6 Desember 2019 yang menyatakan bahwa E2L tidak bisa dilantik sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud (sudah dua periode menjabat bupati Talaud). Dimana, dengan putusan MA tersebut pula secara otomatis mencabut Keputusan Mendagri Nomor 131.71-3241 Tahun 2017.
“Kalau tetap dipaksakan, yang bersangkutan akan menjabat tiga periode dan jelas itu melanggar aturan. Sikap kita jelas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan putusan,” ungkap Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw kepada wartawan di ruang kerjanya Kantor Gubernur, Selasa (14/01/2020) siang tadi.
Terkait itu, untuk kejelasan selanjutnya soal siapa yang akan menakhodai jabatan pimpinan (Bupati/Wakil Bupati) Talaud, oleh Pemprov Sulut kata Kandouw bakal melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) yang dikomandani Tito Karnavian.
“Esok (Rabu, 15/01/2020) Pemprov Sulut diundang oleh Mendagri guna membahas bersama mencari jalan keluar yang terbaik setelah kita mendaptkan keputusan MA ini,” terangnya.
Demikian pula ditekankannya bahwa, permasaalahan Talaud itu bukan merupakan masalah kepentingan pribadi maupun kelompok. Dalam artian keputusan dimaksud bukan merupakan keinginan pribadi atau kelompok tertentu, namun memang betul-betul bentuk penegakan hukum.
“Didesak juga bagi pihak Bawaslu Provinsi Sulut untuk memberikan teguran kepada penyelenggara di Kabupaten Talaud agar hal serupa tidak terjadi lagi,” ujarnya sembari menghimbau masyarakat Sulut khususnya di Talaud agar tetap menjaga kondusifitas dan keamanan daerah, agar semua proses pelayanan tetap berjalan dengan baik. (Mild70)
