SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara memberikan sejumlah catatan penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (23/4/2026). Di balik apresiasi terhadap kedisiplinan Gubernur Yulius Selvanus, legislatif menyoroti rapor merah sejumlah instansi serta masalah manajemen pendidikan.
Priscilla Cindy Wurangian, yang berbicara mewakili Komisi IV pada rapat paripurna yang dirangkaikan dengan Laporan Kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), secara terbuka memuji komitmen Gubernur Yulius dalam hal ketepatan waktu. Menurutnya, kepemimpinan mantan perwira tinggi TNI yang dilantik pada Februari 2025 ini membawa standar disiplin baru di lingkungan birokrasi Sulawesi Utara.
“Semenjak Pak Gubernur menjabat, kami melihat ketepatan waktu secara konsisten dilakukan. Ini cerminan komitmen serius seorang pemimpin,” ungkap Cindy di hadapan pimpinan dewan dan jajaran Forkopimda.
Namun, apresiasi tersebut dibarengi dengan kritik pedas bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengungkapkan adanya instansi yang mendapat “rapor merah” akibat lamban merespons aspirasi publik. Hal ini, menurutnya, sangat kontras dengan semangat disiplin yang ditunjukkan oleh Gubernur.
Sektor pendidikan juga menjadi poin krusial. Srikandi Partai Golkar ini mendesak Pemprov Sulut untuk segera mengakhiri status Pelaksana Tugas (PLT) pada jabatan Kepala Sekolah. Kekosongan pejabat definitif dinilai menghambat pengambilan kebijakan strategis di tingkat sekolah.
“Kami mendorong agar kepala sekolah segera didefinitifkan agar manajemen tata kelola sekolah menjadi lebih baik lagi,” tegas Ketua Fraksi Golkar tersebut.
Menanggapi poin-poin tersebut, Gubernur Yulius Selvanus memastikan bahwa ia tidak hanya menuntut disiplin waktu, tetapi juga disiplin dalam pengelolaan anggaran daerah.
Terkait keresahan para tenaga pendidik, Gubernur mengonfirmasi bahwa pendataan sedang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Yulius berjanji akan segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) definitif bagi para kepala sekolah dengan mempertimbangkan aspek kedekatan lokasi tugas dengan tempat tinggal mereka.
“Kami sudah perintahkan pendataan cepat. Jika sudah terhimpun, SK definitif segera kita keluarkan,” tutup Yulius.
Cindy Wurangian Puji Kedisiplinan Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Soroti Rapor Merah OPD dan Status Kepala Sekolah
