Rapat Hearing antara Komisi I dan Inspektorat Provinsi Sulut.
Manado, detiKawanua.com – Patut di pertanyakan adanya anggaran yang dialokasikan untuk rehabilitasi gedung Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Pasalnya, setiap tahun selalu saja dianggarkan dana untuk direhabnya gedung tersebut.
Apalagi, menyangkut rehab gedung tersebut berlangsung setiap tahun dengan kapasitas anggaran mencapai hampir Rp.10 miliar. Hal ini kemudian, pihak Inspektorat mendapat kecaman keras dari personil Komisi I Rasky Mokodompit, dalam forum tukar pendapat (hearing), Rabu (19/08) siang tadi.
Menurut aleg dapil Bolmong ini, jika memang gedung inspektorat tersebut sudah tidak layak untuk di gunakan maka, wajar saja di rehab. Namun, apabila gedung masih layak di pergunakan, sementara setiap tahunnya selalu di anggarkan untuk rehab maka, hal ini menjadi suatu pemborosan. Padahal masih banyak lagi kebutuhan lain yang belum teranggarkan karena keterbatasan anggaran.
“Untuk rehap gedung, dari APBD induk sampai APBDP saja suda menelan anggaran sampai 10 miliar. Padahal ini baru merehab saja sudah mencapai 10 miliar sebenarnya bagaimana kondisi kanto lama,” tegas Mokodompit.
Lanjut Rasky, terkait hal ini, pihak komisi akan melakukan singkronisasi dengan Badan Anggaran (Banggar). “Kita akan singkronisasikan dengan banggar sehingga ini menjadi kesimpulan yang jelas,” pungkas Rasky.
Tanggapan lain di tegaskan Wakil Ketua Komisi I Kristovorus Decky Palinggi (KDP), dimana, pihak inspektorat dalam setiap kali melakukan rehab perlu kiranya memperhatikan instalasi listrik karena kinerja Inspektorat yang berkaitan dengan IT.
“Instalasi listrik perlu untuk di perhatikan karena hal-hal tersebut sangat sensitif dengan kinerja inspektorat,” tukas KDP ke pihak inspektorat. (Rifaldi Rahalus)
