Ketua Komisi II Hj Marlina Moha Siahaan dan Wakil Ketua Komisi dr Ivone Bentelu serta Sekretaris Komisi Noldy Lamalo saat Ikuti Rapat.
Manado, detiKawanua.com – Kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) pada umum sangat bergantung pada hasil pertanian dan sebagian lagi dibidang peternakan. Oleh karena itu pemerintah harus lebih serius memberikan dukungan kepada petani dan juga peternak.
Upaya ini pengalokasian bantuan dari pemerintah sampai saat ini terus mendapat dukungan dari DPRD Sulut, khususnya Komisi II yang membidangi pertanian dan peternakan di Sulut. Lewat pengawalan DPRD selaku legislatif akhirnya mengundang lembaga pemerintahan dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan guna menyampaikan kebutuhan masyarakat untuk kedua bidang ini.
Baca juga: Komisi III DPRD Sulut Terus Konsen Terhadap Pembangunan Daerah
Dalam forum tukar pendapat antara Komisi II dan Dinas Pertanian dan Peternakan, akhirnya memberikan keputusan penyaluran bantuan untuk menutupi angka kemiskinan di Sulut. Dimana pada tahun 2015 lalu, angka kemiskinan di Sulut mencapai 9,5% dan upaya pemerintahan yang baru dibawa kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven OE.Kandouw untuk tahun ini angka kemiskinan haris diatasi. Tentunya melalui bidang pertanian dan peternakan.
Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Johanis Panelewen, Sentral Peternakan Rakyat (SPR) di Sulut tidak dijelaskan adanya pembagian sonasi. Menurutnya, jika berbicara soal pembagian sonasi maka tentu kedepan, pihaknya akan menyalurkan bantuan lebih tepat sasaran.
“Dalam data SPR tidak menjelaskan adanya pembagian sonasi. Jika bicara soal pembagian sonasi berarti semua daerah memiliki sonasi sehingga, kedepannya jika kita akan memberikan bantua bisa lebih terarah,”kata Panelewen ke Komisi II, Selasa (01/03).
Berita menarik lainnya: Anggaran Pilkada Manado Tertunda, Ini Penjelasan Resmi Pemkot Manado
Mengenai hal itu, menurut Kadis semuanya akan berjalan dengan lancar hanya saja selamai ini pihaknya terkendala dengan dana pendampingan. Sementara, proses pendampingan sabgat membutuhkan tenaga ahli dari perguruan tinggi.
“Untuk mempercepat program ini kami sangat membutuhkan pendampingan teknologi dari perguruan tinggi hanya saja dana pendampingan masih minim, padahal yang suda kita harapkan adalah melalui dana APBN namun, kini justru dialihkan ke APBD,”aku Kadis
Akhirnya, beberapa proses pendampingan di beberapa tempat di Sulut justru dilakukan oleh TNI.
“Seharusnya pemdampingan dilakukan oleh dinas pertanian namun, kenyataannya pendampingan justru dilakukan oleh TNI,”katanya.
Penjelasan Kadis pun mendapat sindiran dari Wakil Ketua Kpmisi II dr.Ivone Bentelu bahwa, dengan minimnya dana pendampingan haruskah proses pendampingan juga dihentikan.”Jadi menurut Pak Kadis apakah harus didrop karena minimnya dana pendampingan tersebut,”tanya Bentelu.
Menurut Kadis, program pendampingan tetap akan di lakukan dan bantuan pertanian dan peternakan akan disalurkan secepatnya.
(Rifaldi Rahalus)
