SULUT – Ribuan ibu rumah tangga (emak-emak) dari lingkar tambang di Sulawesi Utara (Sulut) berencana menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulut. Aksi damai ini dipicu oleh kebijakan Kapolda Sulut yang menutup total aktivitas pertambangan di wilayah tersebut, yang dinilai masyarakat setempat telah memutus urat nadi perekonomian mereka.
Bagi masyarakat lingkar tambang, aktivitas pertambangan bukan sekadar mata pencaharian, melainkan satu-satunya sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai sekolah anak, dan menyambung hidup keluarga. Kebijakan penutupan ini dirasakan warga sebagai pukulan telak yang mengancam kelangsungan hidup mereka.
Seorang ibu rumah tangga dari wilayah lingkar tambang, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena alasan keamanan, mengungkapkan rasa keputusasaan yang mendalam atas penutupan tersebut.
“Tambang ini adalah sumber penghidupan kami satu-satunya. Kalau Pak Kapolda menutup tambang ini, itu sama saja dengan membunuh kami secara perlahan. Kami mau makan apa? Bagaimana nasib anak-anak kami?” ujarnya dengan nada penuh emosi, Senin (02/11/2026).
Merespons keresahan warga dan potensi gejolak sosial yang kian memanas, Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (BKPRM) Sulawesi Utara, Donal Pakuku, angkat bicara. Ia meminta agar pucuk pimpinan kepolisian di Sulut mengambil langkah yang lebih humanis dan solutif.
“Kami meminta agar Pak Kapolda Sulut bijak dalam mengambil keputusan terkait masalah pertambangan ini. Jangan sampai penegakan hukum menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat,” tegas Donal Pakuku.
Ia menambahkan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sulawesi Utara harus tetap terjaga, namun kesejahteraan rakyat kecil juga tidak boleh dikorbankan demi regulasi yang belum memberikan solusi konkret. “Harus ada jalan tengah agar perut rakyat tetap terisi dan stabilitas daerah tetap kondusif,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, gelombang rencana aksi demonstrasi terus dikonsolidasikan oleh kelompok emak-emak dan aliansi penambang lokal, sementara pihak berwenang diharapkan segera membuka ruang dialog demi menghindari konflik sosial yang lebih luas. (*)
