SULUT – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulut di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Sulut, Senin (19/10/2026). Rapat ini menjadi ajang evaluasi kritis terhadap pengelolaan sektor pendidikan di bumi Nyiur Melambai.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Schramm, meminta Dinas Pendidikan memberikan penjelasan secara terperinci mengenai perhitungan anggaran program pendidikan. Schramm menilai transparansi anggaran sangat krusial agar alokasi dana benar-benar menyentuh kebutuhan nyata di lapangan.
Secara khusus, legislator tersebut menyoroti alokasi anggaran untuk jenjang SMA, SMK, dan pendidikan khusus. Ia meminta kejelasan mengenai dasar perhitungan yang digunakan, terutama jika dikaitkan dengan jumlah sekolah yang menjadi penerima program.
“Keterbukaan mengenai mekanisme perhitungan anggaran diperlukan agar alokasi dana pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujar Schramm.
Pengawasan Revitalisasi dan Mutasi Kepala Sekolah
Selain persoalan finansial, program revitalisasi sekolah yang tengah gencar dilakukan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan juga tidak luput dari perhatian. Schramm mendesak jajaran Dinas Pendidikan Sulut untuk melakukan pengawasan secara ketat demi memastikan seluruh proyek berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa Komisi IV akan memaksimalkan fungsi pengawasannya dalam program ini.
Terkait isu manajerial, Schramm menyentil rencana pergantian kepala sekolah di jajaran Pemprov Sulut. Ia meminta agar proses mutasi tersebut dikomunikasikan secara matang dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait agar tidak memicu konflik atau persoalan di kemudian hari.
Respons Cepat Konflik Pelajar dan Peningkatan SDM
Di sisi lain, Schramm memberikan atensi khusus pada aspek sosial lingkungan sekolah, terutama terkait kasus perkelahian antarpelajar yang sempat menyita perhatian publik. Ia menegaskan bahwa pihak sekolah dan Dinas Pendidikan harus responsif dan langsung turun tangan begitu insiden terjadi, tanpa perlu pasif menunggu pergerakan aparat kepolisian. Koordinasi cepat antarpihak dianggap kunci utama agar konflik tidak meluas.
Menutup penyampaiannya, politisi ini mendorong sekolah-sekolah untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan positif yang mampu mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya adalah mendukung program pelatihan bagi instruktur dan juri yang ditujukan bagi para guru olahraga. Program ini diyakini tidak hanya meningkatkan wawasan tenaga pendidik, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.
“Sekali lagi, saya meminta agar dijelaskan cara perhitungan program pendidikan tersebut. Pengawasan revitalisasi sekolah juga perlu diperhatikan, begitu pula penanganan perkelahian pelajar dan dukungan terhadap kegiatan positif di sekolah,” pungkas Schramm.
