SULUT – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Henry Walukow, menyampaikan laporan hasil reses II masa persidangan ketiga dalam rapat paripurna. Sebagai juru bicara legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Minut-Bitung, Henry menyoroti sejumlah masalah infrastruktur krusial, terutama akses jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah. Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Rabu (02/09/2026).
Dalam penyampaiannya, Henry mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terkait kondisi jalan provinsi yang banyak mengalami kerusakan. Salah satu titik krusial yang ia dokumentasikan adalah jalur utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Likupang.
“Sepertiga badan jalannya sudah mulai amblas, ambruk, dan mulai berlubang di dalam. Kondisi ini sangat membahayakan,” ujar Henry.
Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah provinsi mengenai ancaman putusnya akses transportasi akibat kerusakan jalan di Desa Kaweruan, Kecamatan Likupang Selatan, Kabupaten Minahasa Utara. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, kerusakan tersebut dikhawatirkan dapat melumpuhkan mobilitas warga sekitar. Henry juga meminta perhatian serius dari pemerintah untuk melakukan pembenahan pada jalan hasil pertanian, drainase, serta peningkatan fasilitas kesehatan demi kesejahteraan masyarakat desa.
Kendati menyampaikan berbagai catatan kritis, Henry Walukow turut memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ia mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay atas realisasi perbaikan yang sudah diperbaiki dan tengah berjalan di beberapa titik strategis wilayah Minut dan Bitung seperti akses jalan Sukarno, jalan Desa Pinilih, dan jalan Desa Mapanget tepatnya mulai dari area SPBU menuju arah bandara.
“Terima kasih atas perhatian dan gerak cepat dari Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Mudah-mudahan komitmen pembangunan ini terus berlanjut,” tutup Sekertaris Fraksi Demokrat ini.
Laporan hasil reses tersebut kemudian diserahkan secara resmi untuk menjadi bahan evaluasi dan prioritas pembangunan dalam agenda kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke depan.
