MANADO – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Louis Schramm, menjadi figur paling vokal dalam menyoroti berbagai kejanggalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Tahun 2026. Kritik tajam tersebut dilayangkannya langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut dan para Kepala Sekolah di ruang rapat Komisi IV, Senin (22/06/2026).
Ketua Fraksi Gerindra ini secara khusus menyoroti regulasi jalur prestasi yang dinilainya longgar dan berpotensi menyingkirkan calon siswa lokal. Louis mempertanyakan indikator kelulusan siswa luar daerah yang bisa menggeser posisi anak-anak asli Sulawesi Utara, seperti salah satu kasus nyata yang ia temukan di SMA Negeri 1 Manado.
Menurut Louis, jika indikator prestasi hanya berbasis sertifikat atau piagam tanpa melihat bobot persaingan wilayah, hal ini menjadi celah hukum yang merugikan.
”Artinya, orang yang berada di luar daerah pun bisa masuk ke kita kalau lewat jalur prestasi? Tidak melihat wilayahnya? Dan indikator untuk prestasi ini apa?” cecar Louis di hadapan Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Femmy Suluh.
Louis mengkhawatirkan tren ini akan menyerupai fenomena yang pernah terjadi di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) beberapa waktu lalu, di mana bangku kuliah justru didominasi oleh calon mahasiswa dari luar daerah hingga memaksa pemerintah membuka Fakultas Kedokteran baru di UNIMA.
“Jangan sampai orang lain masuk ke sini berbondong-bondong. Saya sudah dapat informasi, jalur prestasi ini dari Jakarta pun akan masuk ke sini beberapa orang. Putra-putra daerah kita mau dikemanakan? Jalur prestasi jangan sampai dimanfaatkan untuk menutup peluang putra-putri Sulawesi Utara sendiri,” cetusnya dengan nada tegas.
Selain masalah jalur prestasi, Louis juga menyoroti dampak pengetatan zonasi di sekolah favorit seperti SMA 7 Manado yang otomatis berimbas pada sekolah penyangga di sekitarnya, meliputi SMA 2, SMA 6, dan SMK 6.
Namun, ia secara blak-blakan menyentil kondisi SMK Negeri 6 Manado yang justru dihindari oleh masyarakat karena manajemen sekolahnya yang buruk.
”Kalau SMK 6, orang tidak mau masuk ke sana karena sekolahnya sendiri bermasalah. Kepala sekolahnya bermasalah, bahkan detik-detik terakhir kemarin masih viral itu,” ungkap Louis membuka persoalan internal sekolah tersebut.
Sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi penyusutan kuota Rombongan Belajar (Rombel) di sekolah favorit seperti SMA 9 Manado yang turun drastis dari 22 menjadi 17 rombel akibat aturan kementerian, Louis mendesak pemerintah provinsi mengambil langkah berani.
Ia mendorong pemerintah untuk segera mengkaji dan merealisasikan pembangunan fasilitas sekolah baru di wilayah padat penduduk, khususnya di Kecamatan Malalayang, guna mengurai penumpukan calon siswa di masa mendatang.
Louis Schramm Kritik Tajam SPMB 2026: Jangan Korbankan Putra Daerah dan Desak Evaluasi Kepsek Bermasalah
