foto-foto pelaksanan tes urine kepada jajaran BNN Sulut usai kegiatan Musrenas BNN. (Ist)
Bogor, detikawanua.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menyelenggarakan musyawarah perencanaan nasional (Musrenas) tahunan yang diselenggarakan dari tanggal 30 Mei hingga 2 Juni 2016 ini yang bertempat di Kinasih Resort dan Conference, Bogor Provinsi Jawa Barat. Namun, satu hal yang menarik dalam Musrenas BNN yang diikuti seluruh pejabat eselon I, II, dan III baik di pusat maupun daerah BNN se-Indonesia itu, tiba-tiba dirangkaikan dengan pengambilan sampel atau tes urine tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
Tak terkecuali jajaran BNN Perwakilan Sulut yang dinakodahi Kombes Pol. Sumirat Dwiyanto itu pada Selasa (31/5) bersama anak buahnya pun diperiksa tim BNN pusat yang menjadi panitia Musrenas tersebut.
Menurut Sumirat dari penyampaian sambutannya Kepala BNN RI, Komjen Pol. Budi Waseso, mengatakan seiring dengan kebijakan Presiden RI dalam perencanaan dan penganggaran dengan penghematan maka pada Musrenas tahun 2016 ini mengangkat tema ‘Perencanaan Integratif–Partisipatoris Berbasis Money Follow Program Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)’.
“Kepala BNN berharap bahwa kegiatan Musrenas ini dapat meningkatkan kinerja BNN di tahun 2017 mendatang yang juga sebagai bentuk integritas seluruh anggota BNN dalam memberantas Narkoba. Dimana BNN harus dapat mengelola anggaran dengan efektif dan efisien,”kutip Sumirat.
menurutnya, setiap program BNN juga harus jelas, terperinci dan terukur sehingga membuat output dan outcome dapat benar-benar terlihat.
“Anggaran bukan hanya yang penting untuk diserap, tetapi semua jajaran harus memiliki pandangan yg sama bahwa hasil dari program yg dianggarkan harus lebih besar daripada nilai anggaran itu sendiri. Tolak ukur keberhasilan untuk tahun 2017 adalah menahan laju prevalensi,”katanya.
Oleh karenanya kedepan naanti ada 11 Provinsi di Indonesia yang akan menjadi perhatian prioritas karena memiliki angka prevalensi diatas 2%, sedangkan untuk provinsi-provinsi lain yang tidak termasuk dalam 11 provinisi tersebut tetap melakukan program dan kegiatan berimbang.
”Dihimbau pelaksanaan P4GN jangan hanya bergantung pada anggaran negara semata, karena sangat terbatas. Melainkan harus dapat menjalin kerjasama dgn masyarakat secara efektif dan memanfaatkan potensi-potensi wilayah dalam rangka P4GN, tahun 2017 nanti operasi bandar narkoba akan diperbanyak sehingga anggota di lapangan harus lebih siap,”tegasnya.
Ditekankan juga oleh Kepala BNN menurut Sumirat, semua anggota harus mampu menunjukan kinerja dan tanggungjawab kepada negara.
“Kita bekerja untuk menyelamatkan jiwa dan raga generasi bangsa. Inilah bentuk komitmen dan integritas dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan hingga peredaran gelap narkoba,”tandasnya.
Rep/Editor: Isjo
