Sulut– Anggota DPRD Sulut, Muliadi Paputungan menanyakan pelaksanaan Sub Bagian Tata Usaha (Subbag TU) Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Sulut apakah ada temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Hal itu disampaikan Legislator Dapil Bolmongraya ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama Biro Organisasi Provinsi Sulut, Senin (10/02) bertempat di DPRD Sulut.
“Ini menyangkut banyaknya pelayanan terkait administrasi. Yang kami tanyakan adalah, hasil pemeriksaan BPK kemarin kira-kira ada temuan pelaksanaan kegiatan ini,” tanya Muliadi.
Menurutnya, pelayanan administrasi merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan, karena jika terjadi kesalahan indikasi hukumnya akan sangat kuat.
“Kalau ada kesalahan akan menjadi rujukan di tahun 2025 untuk diperbaiki, Sehingga tidak terkesan mengulangi kesalahan kemarin,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan dari Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Flora Krisen, Kepala Biro Organisasi Provinsi Sulut menyampaikan, di dalam pemeriksaan BPK, biro organisasi tidak ada catatan. Hanya pemeriksaan internal yang ada catatan yang harus diperbaiki, dan itu sudah ditindaklanjuti.
“Misalnya perjalanan dinas untuk 2 orang, tapi 3 orang yang pergi. Jadi efisiensi sudah dilakukan di 2024 dan tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Flora.
Mendengar jawaban Flora Krisen, personil Komisi I DPRD Sulut ini pun meminta data sebagai salah satu fungsi pengawasan dalam menjalankan fungsi anggota DPRD.
“Perbaikan-perbaikan atau temuan dari internal tadi bisa kami peroleh datanya sebagai bahan banding atau referensi untuk pelaksanaan kegiatan anggaran selanjutnya,” minta Muliadi.
Mendengar permintaan tersebut, Flora Krisen mengatakan, “Siap nanti akan disampaikan,” kata Flora.
Rawan Temuan BPK, Muliadi Paputungan Soroti Pelaksanaan Subbag TU Biro Organisasi Pemprov Sulut
