SULUT – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulut pada Selasa (10/11/2026). Rapat ini fokus membahas percepatan target perekaman data kependudukan dan distribusi fasilitas penunjang di daerah.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi I DPRD Sulut, Muliadi Paputungan, menyoroti dua agenda besar: optimalisasi relawan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan standarisasi bantuan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) atau mesin perekaman KTP.
Muliadi mendorong Dukcapil Provinsi untuk mengevaluasi tambahan anggaran bagi relawan pendampingan, khususnya dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), guna mendongkrak capaian target IKD. Ia juga meminta adanya instruksi yang solid hingga ke tingkat perangkat desa di kabupaten/kota. Menurutnya, kegagalan satu daerah dalam mencapai target perekaman merupakan tanggung jawab kolektif.
“Walaupun Dukcapil Provinsi sifatnya koordinasi, secara evaluasi kita adalah satu kesatuan Sulawesi Utara. Jadi kalau ada satu kabupaten yang pencapaiannya kurang, kita tidak bisa memisahkan atau menyalahkan kabupaten tersebut. Semua harus dilihat secara keseluruhan,” tegas Muliadi.
Lebih lanjut, legislator dapil Bolaang Mongondow Raya ini mempertanyakan indikator standarisasi pembagian bantuan mesin ADM dari pemerintah. Ia menyarankan agar fasilitas tersebut diprioritaskan bagi wilayah kepulauan yang memiliki kendala geografis besar, bukan wilayah daratan yang aksesibilitasnya sudah mudah.
“Kalau wilayah daratan seperti Bolmong Utara, dari desa satu ke desa paling ujung itu hanya butuh waktu sekitar 20 menit. Mengapa mesin perekaman ini tidak digeser ke wilayah kepulauan? Sehingga masyarakat yang sedang berkunjung ke pulau sebelah untuk acara keluarga atau pernikahan bisa sekaligus melakukan perekaman KTP di sana tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten,” usulnya.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulut, Denny Mangala, memberikan klarifikasi mengenai mekanisme pengadaan fasilitas tersebut. Denny menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki wewenang penuh dalam menentukan intervensi lokasi penerima bantuan mesin ADM.
“Terkait bantuan mesin perekaman, semua yang menentukan adalah pemerintah pusat. Bantuan tersebut diberikan langsung oleh pusat untuk wilayah seperti Kabupaten Minahasa, Kota Kotamobagu, dan Tomohon, yang memang dinilai berdasarkan pertimbangan kepadatan dan kebutuhan aktivitas manusia di sana,” jelas Denny Mangala.
Meski distribusi ditentukan oleh pusat, Denny menyambut baik masukan dari Komisi I DPRD Sulut. Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk bersinergi mengatasi kendala sosiologis dan geografis di lapangan.
“Saya berharap kita semua bisa bergerak bersama-sama supaya kita bisa mempercepat perekaman KTP di Sulawesi Utara ini,” pungkas Denny.
