SULUT – Pimpinan Wilayah (DPW) Matahari Pagi Indonesia (MPI) Provinsi Sulawesi Utara secara resmi mengajukan pendaftaran keberadaan organisasinya kepada pemerintah daerah. Langkah administratif ini ditandai dengan penyerahan berkas dokumen legalitas organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Senin (16/11/2026).
Penyerahan dokumen legalitas tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris PW MPI Sulawesi Utara, Bambang Hermawan, bersama Bendahara PW MPI Sulawesi Utara, Muliadi Paputungan yang diterima secara langsung oleh Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara, Johnny Alfriets Alexander Suak, dalam suasana dialogis dan penuh keakraban.
Langkah pendaftaran ini merupakan tindak lanjut konkret setelah terbentuknya struktur kepengurusan di tingkat wilayah. Selain itu, pelaporan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) kepada instansi pemerintah terkait merupakan syarat penting untuk memastikan tertib administrasi, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta pengakuan legalitas secara resmi di tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam pertemuan tersebut, pihak pengurus PW MPI Sulawesi Utara memaparkan sekilas mengenai visi, misi, serta arah gerak organisasi ke depan. Kehadiran MPI di Sulawesi Utara diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah sekaligus wadah kolaborasi bagi masyarakat dalam mendorong berbagai kegiatan sosial, pemberdayaan, dan pembangunan daerah.
Sekretaris PW MPI Sulawesi Utara, Bambang Hermawan, menyampaikan bahwa langkah ini menjadi pijakan awal yang krusial bagi organisasi untuk bergerak secara sah, terarah, dan terstruktur di tengah masyarakat.
“Penyerahan dokumen ke Kesbangpol ini merupakan bentuk komitmen kami terhadap tertib administrasi dan kepatuhan hukum sebagai organisasi kemasyarakatan yang sah. Dengan terdaftarnya PW Matahari Pagi Indonesia di Sulawesi Utara, kami siap melangkah secara resmi dan membangun sinergi positif dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat demi mendukung program pembangunan dan kegiatan sosial di Bumi Nyiur Melambai,” ujar Bambang Hermawan.
Bambang juga menambahkan bahwa komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah melalui Kesbangpol menjadi kunci agar setiap agenda organisasi dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan daerah di Sulawesi Utara.
Senada dengan hal tersebut, Bendahara PW MPI Sulawesi Utara, Muliadi Paputungan, menegaskan bahwa kesiapan organisasi tidak hanya bertumpu pada kelengkapan dokumen dan sisi legalitas semata. Menurutnya, tata kelola organisasi yang transparan, profesional, dan akuntabel juga menjadi prioritas utama dalam menopang setiap program kerja ke depan.
“Legalitas ini menjadi fondasi penting bagi kami untuk menjalankan roda organisasi secara profesional dan akuntabel. Setelah proses administrasi di Kesbangpol rampung, kami akan segera fokus mengonsolidasikan program kerja nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di Sulawesi Utara,” tambah Muliadi Paputungan.
Melalui langkah awal ini, PW Matahari Pagi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara optimistis dapat segera menggelar konsolidasi internal lanjutan dan merumuskan agenda kerja prioritas yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas di Bumi Nyiur Melambai.









