Sulut – Anggota DPRD Sulut, Muliadi Paputungan meminta penjelasan terkait sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertata pada Dukomen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Biro Organisasi Provinsi Sulut.
“kita-kira sumber PAD dari biro organisasi kepegawaian bersumber dari mana?, perbulannya saya lihat disini sudah di tata pendapatan daerah. Apakah sudah ditata seperti itu atau bagaimana,” tanya Muliadi, Senin (10/02) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama Biro Organisasi Provinsi Sulut.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Organisasi Provinsi Sulut Flora Krisen menyampaikan, berkaitan dengan sumber PAD yang ada di dalam DPA memang format itu sudah ada di semua perangkat daerah termasuk juga di biro.
Lanjut Flora, Namun untuk di Biro Pemerintah Provinsi tidak berkewajiban untuk menghasilkan PAD.
“Biro tidak memiliki kewajiban untuk memungut PAD. Apakah itu secara administrasi atau bentuk yang lain, biro organisasi tidak punya kewajiban memungut atau mendapatkan PAD,” jelas Flora.
Turut hadir dalam RDP tersebut, Ketua Komisi I Braien Waworuntu, Anggota Henry Walukow, Anggota Hillary Tuwo, dan pejabat struktural Biro Organisasi Provinsi Sulut.
