Bitung, detiKawanua.com – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjalin kerjasama dengan menandatangani nota kesepakatan bersama pemerintah kota Bitung dan pemerintah kota Tomohon, Rabu (05/05) di Aula Sarundajang Pemkot Bitung.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam sambutannya menyampaikan, momentum hari ini sepatutnya dimaknai sebagai bentuk nyata kolaborasi positif antar pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun pihak swasta, para pelaku usaha, untuk bersama-sama mewujudkan PMI yang Merdeka, PMI yang berdaya, dan PMI yang sejahtera.
“Saya sering sampaikan dalam forum-forum bahwa kontribusi dan pengorbanan Pekerja Migran kita terhadap Indonesia tidaklah main-main, remitansi sebesar 159,7 triliun yang hampir setara dengan sumbangan migas kita, dan juga tidak kalah dengan sumbangan sektor wisata Indonesia. Dan di masa pandemi ini, meskipun Pekerja Migran Indonesia mengalami dampak yang luar biasa, namun seiring dengan pembukaan secara terbatas negara-negara penempatan, penempatan PMI ke luar negeri justru menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi pengangguran di dalam negeri akibat pandemi.,” Ungkap Rhamdani.
“Maka sudah selayaknya, BP2MI pada masa kepemimpinan saya, mengajak untuk mengubah paradigma, menerapkan nilai-nilai pelayanan dengan rasa hormat, karena PMI sejatinya adalah Pahlawan Devisa yang patut dan layak diberikan pelayanan sebagai warga negara VVIP, sambungnya.
Rhamdani mengapresiasi inisiatif dari Pemerintah Kota Bitung dan Kota Tomohon yang bekerja dengan BP2MI.
“Semoga Kerjasama ini nantinya secara teknis akan diteruskan dan dibantu implementasinya oleh UPT BP2MI, khususnya yang ada di Kota Manado,” katanya.
Lanjut Rhamdani, Pemerintah Daerah Kota Bitung dan Kota Tomohon dapat membantu untuk mensosialisasikan program-program BP2MI, berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pelatihan dan sertifikasi kompetensi sebagaimana diamanahkan UU 18/2017.
“BP2MI memiliki UPT-UPT yang ke depan dapat berkolaborasi dan menjalin Kerjasama untuk dapat menyiapkan Calon PMI yang terampil dan profesional sehingga mampu memenuhi kuota yang telah ditentukan oleh negara penempatan. Karena saya berkeyakinan kita memiliki supply yang besar dan mampu memenuhi kuota tersebut. Ini hanya membutuhkan komitmen dan kerja-kerja pelayanan dan sinergi yang saya yakin mampu dilakukan oleh UPT-UPT BP2MI dan para pelaku usaha, tinggal kemauan menggalang kerjasama dengan berbagai sekolah-sekolah dan perguruan tinggi,”ungkap Rhamdani.
Ia mengungkapkan, ada 3,7 juta secara resmi yang tercatat dari mana asal mereka, bekerja di penempatan apa saja, apa sektor pekerjaan yang mereka kerjakan, sampai pada urusan hak-hak apa yang harus mereka trima sebagai pekerja.
“Jadi mereka dalam perlindungan negara, dan bahayanya jika mereka tidak tercatat berangkat secara tidak resmi maka negara tidak bisa memberikan perlindungan secara langsung, kecuali mereka lari dari tempat kerja, ada masalah dengan majikan maka KBRI baru turun tangan. Tapi banyak kasus yang terjadi kekerasan secara fisik, seksual, gaji yang tidak dibayarkan sesuai kontrak, pemutusan kerja secara sepihak ini yang kami hindari,” jelas Rhamdani.
Ia juga menyampaikan, kerjasama yang dilaksanakan hari ini untuk membangun sinergi pusat dan daerah, dan ada juga mandat-mandat dari undang-undang agar kita memberikan perlindungan.
“Jadi saya juga akan bermohon pada Pemkot Tomohon pada Pak Walikota terkait putusan perlindungan terhadap PMI, dan untuk anggaran tidak perlu khawatir. Untuk peluang kerja negara jepang dan korea menjadi idola untuk undang-undang perlindungan yang sangat baik, bahkan memberikan jaminan untuk perlindungan dan salerynya,” ujarnya.
Kegiatan ini di hadir oleh Kadisnakertrans Provinsi Sulut Erni Tumundo mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Utara Stefanus B.A.N Liow, Walikota Bitung Maurits Mantiri, Walikota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk, Seluruh jajaran pemerintah Kota Bitung dan Tomohon, Segenap unsur Forkopimda yang hadir, Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BP2MI, Kepala UPT Manado, Hendra Makalag serta Para Kepala UPT BP2MI yang hadir secara virtual
(Enda)
