Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Fraksi Demokrat Minta Pemprov Sulut Lebih Inovatif

SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat penting terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung pada Senin, 13 Juli 2026 ini dihadiri langsung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut.

Setelah melalui rangkaian pembahasan yang mendalam, agenda rapat dilanjutkan dengan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sulut terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah tahun lalu. Dalam pandangan akhir tersebut, seluruh fraksi menyatakan setuju untuk melanjutkan dan menetapkan Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Salah satu tanggapan resmi datang dari Fraksi Demokrat. Melalui Sekretaris Fraksi, Henry Walukow, menyatakan menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut untuk disahkan.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025 disetujui untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah,” ujar Henry saat membacakan sikap fraksi.

Meski memberikan lampu hijau, Fraksi Demokrat menyertakan sejumlah catatan kritis dan strategis bagi jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Henry menegaskan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk bergerak lebih dinamis dalam mengelola anggaran publik.

“Fraksi Demokrat berharap kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar lebih selektif dan selalu berinovasi dalam membuat program-program kerja,” tegasnya.

Menurutnya, inovasi dan selektivitas ini sangat krusial agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap secara maksimal melalui perencanaan yang matang sejak awal. Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa lemahnya perencanaan akan berdampak langsung pada kegagalan pemenuhan target pembangunan daerah.

“Hal ini sangat memengaruhi terhadap pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan,” pungkas Henry, menutup pembacaan pandangan akhir sebelum menyerahkan berkas resmi Fraksi Demokrat kepada pimpinan rapat.