Komitmen Di Sektor Pertambangan, Gubernur Olly ‘Perjuangankan’ WPR Untuk Masyarakat

  • Whatsapp

Manado, detiKawanua.com – Gubernur Olly Dondokambey, pada Selasa (30/03/2021) pagi hingga malam hari telah melakukan pertemuan bersama Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin beserta sejumlah kepala daerah/Bupati Walikota yang bertempat di Kantor Gubernur Sulut guna membahas sejumlah hal termasuk sektor pertambangan khususnya terdapat kegiatan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin).

Sebagaimana komitmen Gubernur Olly dalam bidang pertambangan, dalam pembahasan tersebut dirinya berharap  untuk pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kiranya dapat disederhanakan dan dipercepat prosesnya sehingga masyarakat dapat bekerja di wilayah berizin sesuai dengan regulasi yang ada dan mendapat pemasukan untuk kehidupannya yang layak.

Bacaan Lainnya

Adapun pada kesempatan itu, Dirjen Minerba Jamaludin menyampaikan bahwa dalam waktu dekat segera mengundang para kepala daerah ke kementerian guna menindaklanjuti pembahasan terkait pertambangan khusunya dalam hal pengusulan WPR dan langkah-langkah penanganan pertambangan rakyat sesuai ketentuan berlaku.

Diketahui, selain membahas pertambangan rakyat di Sulut, Kementerian ESDM juga menggelar pertemuan terkait penanganan PETI dan Pengelolaan Pertambangan Rakyat di Indonesia yang dilaksanakan di pada tanggal 29-30 Maret 2021 yang diikuti secara daring oleh Gubernur se Indonesia serta Kementerian/Lembaga terkait.

Kegiatan ini merupakan koordinasi untuk menyamakan langkah dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara, baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah dan lintas Kementerian/ Lembaga.

Perlu kita sadari bahwa kondisi pandemi Covid-19 ini telah merubah banyak sendi kehidupan di tengah masyarakat kita. Sehingga banyak hal yang membatasi kegiatan-kegiatan di masyarakat salah satunya adalah keterbatasan lapangan kerja yang mengakibatkan beralihnya kegiatan masyarakat ke kegiatan pertambangan tanpa izin.

Kegiatan PETI saat ini telah merambah hampir seluruh Provinsi di Indonesia. Beberapa kejadian musibah menimpa masyarakat pelaku kegiatan PETI yang mengakibatkan korban jiwa.

Selain itu, kegiatan PETI juga mengakibatkan: Kerugian bagi negara dan daerah dari sisi PNBP dan pajak daerah; Kerusakan lingkungan dan potensi bencana lingkungan dan Keresahan masyarakat dan gangguan keamanan.

Pada pertemuan ini, membahas upaya-upaya melalui gerak bersama dalam menangani maraknya kegiatan PETI ini. Pemerintah mengupayakan agar kegiatan PETI ini dapat menjadi kegiatan yang formal dan bermanfaat dengan merubah kegiatan dari tanpa izin menjadi memiliki izin sehingga dapat menjadi wahana dalam memberdayakan masyarakat dan menjadi salah satu kegiatan yang dapat mendatangkan penerimaan bagi daerah dan juga bagi negara.

(*/mild70)

Pos terkait