Paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 Digelar DPRD Boltim

  • Whatsapp

Boltim, detiKawanua.com – Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, hari ini Selasa (30/06) digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Ketua DPRD Boltim Fuad Landjar, diruang rapat mengatakan, bahwa rapat paripurna DPRD tentang penyampaian Ranperda pertanggungjawaban APBD 2019 merupakan hasil dari Badan musyawarah (Banmus) DPRD Boltim.

Bacaan Lainnya

“Rapat paripurna penyampaian Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2019 adalah salah-satu hasil program dari Banmus” terang Fuad.

Sementara itu Bupati Boltim, Sehan Salim Landjar SH, jaga menjelaskan penyampaian hasil penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Pemda) secara transparan dan akuntabel atas kebijakan selama tahun anggaran 2019.

“Pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2019, berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan kepala daerah wajib mengajukan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD selambatnya 6 bulan setelah tahun berakhir,” jelas Bupati.

Lanjutnya, saat ini memasuki tujuh bulan diakhir jabatannya sebagai Bupati Boltim menyampaikan, APBD 2019 sudah melewati audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

“Walaupun pemeriksaan BPK RI dimasa pandemi covid-19, namun Pemda Boltim dapat mempertahankan opini WTP yang ketujuh kalinya berturut-turut. Laporan pertanggungjawaban merupakan implementasi dari penerapan kebijakan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan,” urai Bupati.

Dalam pandangan fraksi, Rolia Mamonto politisi Partai Golkar mewakili 4 fraksi di DPRD Boltim yakni fraksi PAN, fraksi PDI-P, fraksi Golkar dan fraksi Restorasi setuju untuk dibahas ke tahap selanjutnya.

(Fidh)

Pos terkait