SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus kembali mengukir prestasi dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Raihan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 ini menandai keberhasilan Sulut meraih WTP sebanyak 12 kali secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (2/6/2026).
Menanggapi capaian luar biasa ini, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulut, Feramitha Tiffani Mokodompit, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen eksekutif dalam menjaga akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Namun, legislator muda dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan agar predikat WTP tidak sekadar menjadi seremonial di atas kertas, melainkan harus linier dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di lapangan.
“Kami di legislatif, khususnya Komisi I yang membidangi pemerintahan dan hukum, sangat mengapresiasi konsistensi Pemprov Sulut. Meraih WTP 12 kali berturut-turut bukanlah hal yang mudah. Ini membuktikan bahwa sistem administrasi dan transparansi keuangan kita berjalan di jalur yang benar sesuai standar akuntansi pemerintahan,” ujar Feramitha di Gedung DPRD Sulut.
Meski demikian, srikandi politik asal daerah pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini menegaskan pentingnya menindaklanjuti setiap rekomendasi catatan kecil yang diberikan oleh BPK RI. Menurutnya, transparansi anggaran harus berbanding lurus dengan efektivitas serapan anggaran yang menyentuh kebutuhan dasar publik, terutama pada pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi pasca-evaluasi.
“Sesuai arahan dari BPK, opini WTP adalah amanah. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD yang dinilai wajar oleh BPK benar-benar berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk di pelosok BMR,” tambah alumnus Magister Manajemen UGM tersebut.
Feramitha juga berkomitmen bahwa Komisi I DPRD Sulut akan terus memperketat fungsi pengawasan (controlling) terhadap setiap program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja agar integritas tata kelola ini tetap terjaga hingga tahun-tahun anggaran berikutnya.
Keberhasilan mempertahankan WTP ke-12 ini diharapkan menjadi bahan bakar bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk mempertahankan kinerja birokrasi yang bersih, akuntabel, dan bebas dari penyelewengan anggaran.
Pemprov Sulut Raih WTP ke-12 Kali Berturut-turut, Feramitha Mokodompit: Sinergi Transparansi Harus Berdampak ke Rakyat
