Gubernur SHS saat menyampaikan penjelasan atas Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2014.
Manado, detiKawanua.com – Gubernur Sulut, DR. SH. Sarundajang, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, dalam rangka penjelasan Gubernur Sulut terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014, melontarkan pujian dan penghargaan atas dukungan dari Pimpinan dan Anggota Legislator Sulut yang telah banyak bersinergi dan berperan aktif, sehingga dapat terwujudnya APBD yang konstruktif.
“Saya berbangga DPRD terus memberikan penguatan terhadap APBD dan telah memposisikan dirinya sebagai pilar-pilar pemegang kondtruksi Negara didaerah khususnya dalam pengelolaan keuangan Negara sehingga proses perencanaan dan penyusunan APBD tahun anggaran 2014 mampu teraktualisasi dengan baik,” kata Sarundajang, pada Paripurna yang digelar Selasa (07/07), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Kesempatan itu, Gubernur yang akrab disapa SHS ini, merincikan laporan APBD Tahun 2014, sebesar Rp. 2.380.357.877.028,- dengan terealisasi Rp.2.320.810.782,597.- atau 97,50%.
“Sedangkan belanja daerah dianggarakan Rp.2.579.764.121.333,- dengan realisasi Rp.2.229.484.466.963,- atau 86,42%. Sementara belanja tidak langsung sebesar Rp.1.287.166.446.032,- dan realisasinya Rp.1.141.016.761.807,- atau 88,65%. Belanja langsung Rp.1.292.597.675.301,- terealisasi sebesar Rp.1.088.467.705.156,- atau 84,21%,” urai Sarundajang, pada Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulut, Steven Kandouw.
Meski begitu, diakuinya APBD tahun 2014 belum sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat karena terhadang oleh ketersediaan anggaran.
“Dan patut diperhatikan oleh setiap SKPD agar terus meningkatkan kinerja dan berinovasi yang positif. Kita kerahkan seluruh daya dan upaya kita untuk menampilkan diri sebagai pelayan masyarakat yang memiliki kepekaan demi kemajauan daerah. Kembangkan semangat kerjasama dan sinergitas,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Steven Kandouw mengatakan, hasil paripurna akan dilanjutkan dengan rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi dan dilanjutkan dengan pembahasan antar komisi dengan mitra kerja. (*/Rifaldi Rahalus)
