Sulut, detiKawanua.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Melky Jakhin Pangemanan (MJP), menginterupsi jalannya Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengambilan Keputusan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2019, diruangan Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
MJP menyoroti Gaji Tenaga Harian Lepas (THL) yang baru tertata dalam APBD untuk bulan Januari s/d Juni 2020. Sementara masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 52.074.000.000 plus BPJS Rp. 2.000.000.000 MJP mendorong pemerintah agar menuntaskan persoalan tersebut dan memberi jaminan dengan menyiapkan anggaran untuk gaji THL sampai dengan bulan Desember 2020.
“Saya harap pemerintah provinsi memperhatikan nasib 2.630 orang THL. Wajib untuk membayarkan gaji mereka apalagi saat ini ditengah pandemi covid 19,” tegas MJP, Kamis (18/06)
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey (OD) langsung menanggapi interupsi dari Politisi PSI ini.
Dalam sambutannya, OD berjanji akan membayarkan gaji para THL sampai bulan Desember 2020. “Kami siap bayarkan gaji THL,” ucap Gubernur saat paripurna.
Gubernur juga menjamin bahwa gaji THL tetap dibayarkan.“Kalau saya sudah tanda tangan SK, Gaji THL pasti terbayar. Kalau tidak, kadisnya tidak becus,” jelas Gubernur saat jumpa pers dengan wartawan di kantor DPRD.
(Enda)
