DPRD Sulut Dukung Penuh Program ODSK

Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw. /Ist

Manado, detiKawanua.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey telah mencanangkan strategi penanggulangan kemiskinan daerah atau dinamakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Andrei Angouw yang pada Sabtu (12/03) pekan lalu, ikut menghadiri pencanangan ODSK di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menyambut baik dan akan mensupport penuh semua program yang menyentuh langsung ke masyarakat.

“Jika itu bersentuhan langsung dengan masyarakat Sulut dan dapat mensejahterakan mereka, DPRD Sulut siap mendukung penuh program Gubernur dan Wakil Gubenur Sulut,” ujar Angouw, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Gubernur Canangkan ODSK di Bolsel

Seusai menghadiri pencanangan program ODSK, Angouw juga berkesempatan hadir dalam rapat kerja dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bolsel.

Dalam rapat kerja tersebut, disepakati bahwa ada tiga program unggulan utama yang akan disentuh SKPD yang sekiranya ke tiga program tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin, di antaranya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Beasiswa bagi masyarakat miskin, peningkatan pelayanan kesehatan. 

“Ketiga point utama tersebut harus dibunyikan di SKPD, RKPD, RPJMD. Karena hal tersebut akan diangkat sampai dengan tahun 2021 nanti. Untuk perihal penurunan angka kemiskinan sendiri pemerintah provinsi menargetkan 40 persen dari total masyarakat miskin di Sulut,” ujar Gubernur.

Lihat juga: ARTIKEL: Mengenal (Beberapa) Raja Kaidipang, bagian terakhir

Diketahui, Program
ODSK sendiri merupakan program yang digagas oleh Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Steven Kandouw, untuk mengentaskan
kemiskinan yang ada di Sulut, karena berdasarkan data angka kemiskinan
yang ada di Sulut saat ini berada pada posisi 8.98 persen dari total
jumlah penduduk yang ada di Sulut.

Pencanangan  pengentasan
kemiskinan yang sudah dimulai dari tahun ini, menjadi prioritas utama
pembangunan dari pemerintah daerah. Karena kalau membicarakan mengenai
pembangunan, itu berarti sudah dijabarkan dengan program-program yang
berbasis penanggulangan kemiskinan. 

(*/Rifaldi Rahalus)