MANADO – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar acara Sosialisasi Indikator Pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada Senin (31/08/2026) di Kantor BPS Sulut, Kota Manado. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen strategis, mulai dari Pemerintah Provinsi Sulut, Kodam XIII/Merdeka, Polda Sulut, Kejati Sulut, insan kampus, partai politik (parpol), hingga pemimpin redaksi dari berbagai media massa.
Dalam sosialisasi tersebut, terungkap fakta mengejutkan bahwa IDI Sulut mengalami penurunan drastis untuk periode Januari hingga Desember 2025. Angka indeks yang pada tahun sebelumnya kokoh di angka 81,87 (kategori baik), merosot tajam menjadi 73,03 pada tahun 2025.
Ini merupakan suatu penurunan kualitas demokrasi yang cukup dalam dan tidak menggembirakan. Penurunan ini mencatatkan rekor terburuk dalam beberapa tahun terakhir, mengingat capaian IDI Bumi Nyiur Melambai biasanya selalu terjaga di atas angka 76.
“Fakta ini memprihatinkan dikarenakan tahun sebelumnya, tahun 2024 IDI Sulut memperoleh kualitas menggembirakan bahkan masuk jajaran provinsi dengan kategori baik seperti Yogyakarta dikarenakan bertengger di angka di atas 80,” ujar Pengamat Politik & Pemerintahan Sulut, Taufik M. Tumbelaka, yang telah dilibatkan dalam Focus Group Discussion (FGD) IDI Sulut selama 14 tahun terakhir.
Menyikapi anjloknya kualitas demokrasi ini, Taufik Tumbelaka menyarankan agar kemunduran ini didalami secara serius oleh semua pihak. Ia menekankan bahwa tanggung jawab ini tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah semata.
“Situasi dan kondisi ini perlu didalami dan diseriusi bersama, tidak hanya oleh Pemprov Sulut tapi semua pihak mulai dari TNI, Aparat Penegak Hukum, insan kampus, partai politik sampai insan pers. Ini dikarenakan sejumlah aspek dan indikator yang menjadi pengukuran terkait dengan banyak pihak. Kita semua bisa berangkat dengan mencermati dari data yang ada di BPS Sulut yang mana merupakan data resmi dengan metodologi yang jelas,” beber Taufik.
Sebagai informasi, Taufik Tumbelaka menjadi satu-satunya tokoh yang diundang secara pribadi dalam kapasitasnya sebagai analis independen. Sementara itu, 37 undangan lainnya merupakan perwakilan resmi atau pejabat yang melekat pada institusi TNI, Polri, Pemda, dan instansi vertikal lainnya.
FGD IDI Sulut sendiri rutin diadakan setiap awal tahun untuk melakukan penguatan dan validasi data IDI dari tahun sebelumnya. Agenda tahunan ini biasanya menghadirkan sekitar 30 narasumber dari berbagai daerah di Sulut dengan latar belakang profesi yang beragam.
Dalam kurun waktu 14 tahun terakhir, tercatat ada tiga nama yang paling konsisten diundang untuk mengawal indeks ini. Mereka adalah akademisi FISIP Unsrat Manado Dr. Ferry D. Liando (11 kali keterlibatan), jurnalis senior Jerry Palohoon (13 kali keterlibatan), serta Pengamat Politik & Pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka (14 kali keterlibatan).
