Oleh: Radinal Muhdar (Sekretaris Umum HMI Badko Sulawesi Utara-Gorontalo)
detikawanua.com – Menjelang Kongres XXXIII Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Lampung, ada pertanyaan yang rasanya perlu diajukan secara terbuka: HMI milik siapa? Pertanyaan ini mungkin terdengar provokatif, tetapi menjadi relevan ketika dinamika menuju kongres memperlihatkan gejala yang patut dicermati.
Di satu sisi, HMI merupakan organisasi mahasiswa yang memiliki sejarah panjang dalam mengawal persoalan kebangsaan sejak berdirinya pada Tahun 1947. Di sisi lain, kontestasi kepemimpinan di tingkatan nasional semakin memperlihatkan kuatnya pertarungan jaringan, pengaruh, dan kepentingan politik yang tidak seluruhnya lahir dari mekanisme organik rahim organisasi.
Ada sesuatu yang terasa janggal dalam situasi ini. Ketika berbagai persoalan kebangsaan membutuhkan suara kritis mahasiswa, HMI di tingkat nasional justru terlihat begitu berhati-hati dalam bersikap dan membangun gerakan.
Ruang publik tidak cukup mendengar sikap organisasi yang tegas terhadap berbagai persoalan politik, demokrasi, penegakan hukum, ketimpangan sosial, maupun kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Padahal, HMI memiliki sejarah panjang sebagai organisasi yang ikut mengambil bagian dalam percakapan dan pergulatan bahkan perjuangan mengangkat senjata bersama ABRI dalam mengawal perjalanan kebangsaan.
Kesan yang muncul, HMI sedang berada dalam suasana politik internal yang membuat keberanian bersikap seolah harus diperhitungkan dengan hati-hati terlebih dahulu.
Setiap pernyataan, kritik, dan sikap politik berpotensi bersinggungan dengan kepentingan jaringan yang sedang membangun konsolidasi menjelang kongres perlu dikondisikan dalam ruang aman terlebih dahulu.
Apakah ini sekadar kebetulan, atau memang ada suasana “fase jeda politik organisasi” yang membuat organisasi memilih menjaga ketenangan dengan penguasa sampai kontestasi selesai?
Pertanyaan tersebut layak dijawab oleh HMI sendiri.
Ketika Harapan Masyarakat Indonesia (HMI) Terlalu Sibuk dengan Kongresnya
Kongres memang merupakan forum tertinggi organisasi HMI. Pergantian kepemimpinan, evaluasi kepengurusan, pembahasan konstitusi, dan penentuan arah perjuangan merupakan agenda penting yang tidak bisa diabaikan. Namun, kesibukan mempersiapkan kongres seharusnya tidak membuat HMI kehilangan kepekaan terhadap keadaan di luar dirinya.
Organisasi mahasiswa tidak hidup hanya untuk mengurus pergantian ketua umum. Ada masyarakat yang sedang menghadapi persoalan, ada kebijakan publik yang perlu dikritisi, ada praktik kekuasaan yang harus diawasi, dan ada kepentingan rakyat yang membutuhkan keberpihakan.
Kita perlu mempertanyakan mengapa menjelang momentum sebesar Kongres XXXIII, pembicaraan mengenai HMI justru lebih banyak tersedot pada siapa yang akan menjadi Ketua Umum PB HMI, siapa yang memperoleh dukungan cabang, siapa yang memiliki jaringan senior di ruang kekuasaan, dan siapa yang sedang membangun kekuatan konsolidasi dengan penguasa.
Persoalan kebangsaan seolah menjadi pembicaraan sekunder, sementara perebutan kepemimpinan organisasi menjadi agenda utama.
Kondisi ini bukan berarti HMI sama sekali tidak memiliki respons terhadap persoalan nasional. Sejumlah kader dan kandidat bahkan telah menyampaikan gagasan tentang pentingnya mengembalikan keberanian intelektual dan perjuangan organisasi bahkan beberapa gerakan massa juga turut hadir simbol-simbol HMI.
Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana gagasan tersebut benar-benar menjadi sikap dan kerja kelembagaan, bukan sekadar materi kampanye menuju kursi Ketua Umum PB HMI?
HMI harus berhati-hati agar momentum kongres tidak berubah menjadi semacam jeda politik bagi organisasi: menahan kritik, mengurangi pernyataan yang berpotensi menimbulkan gesekan dengan penguasa, dan menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan sampai pertarungan internal selesai agar “peluru” dari penguasa bisa tetap mengalir dan kegiatan kongres dapat berjalan dengan baik hingga selesai.
Jika suasana seperti itu benar-benar berkembang, ada persoalan serius yang perlu dibicarakan. Sebab, keberanian organisasi dalam merespons persoalan bangsa tidak semestinya bergantung pada kapan kongres diselenggarakan dan siapa yang sedang berkontestasi.
Kongres Rasa Pertarungan Partai Politik
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah semakin kuatnya kesan bahwa kontestasi Ketua Umum PB HMI bukan semata pertarungan antarkader, melainkan juga arena pertemuan kepentingan para senior yang memiliki posisi dan jaringan di partai politik.
Keterlibatan alumni dalam dunia politik tentu bukan persoalan bahkan menjadi lumrah dalam organisasi. Banyak alumni HMI yang telah menjadi politisi, anggota parlemen, pejabat pemerintahan, maupun pengurus partai politik. Mereka memiliki hak untuk menentukan pilihan politik dan membangun hubungan dengan kader yang masih aktif. Jaringan alumni juga dapat menjadi sumber pengalaman, pengetahuan, dan dukungan bagi perkembangan organisasi.
Namun, persoalannya berubah ketika relasi tersebut mulai masuk terlalu jauh ke dalam proses penentuan kepemimpinan HMI. Seolah HMI menjadi ruang “pengkondisian” menuju dibamika politik yang lebih besar kedepannya.
Menjelang kongres, dukungan terhadap kandidat tidak lagi cukup dibaca dari kekuatan gagasan, rekam jejak perkaderan, kapasitas intelektual, dan penerimaan gagasan calon di tingkatan cabang. Ada jaringan senior yang perlu didekati, komunikasi politik yang harus dibangun, serta dukungan dari berbagai lingkaran kekuasaan baik jaringan pengusaha maupun partai politik yang menjadi bagian dari kalkulasi kandidat dalam kontestasi.
Tulisan Arri Edimar, Koordinator MPK HMI periode 2024–2026, berjudul Kongres, Titik Temu Himpunan, yang terbit di Intime pada 27 Oktober 2026, memberikan gambaran menarik tentang realitas tersebut. Dalam catatannya, Arri mengungkap cerita para kandidat mengenai perjalanan membangun dukungan, kebutuhan finansial, konsolidasi politik, hingga silaturahmi dengan senior yang diharapkan membantu perjuangan mereka.
Catatan tersebut memperlihatkan bahwa pencalonan Ketua Umum PB HMI memiliki kompleksitas yang jauh melampaui kesiapan administratif dan kapasitas gagasan personal seorang kader. Ada ekosistem dukungan yang harus dibangun, dipelihara, dan dinegosiasikan untuk bisa mencapai pusat kepemimpinan HMI nasional.
Di titik ini, kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih dalam: ketika seorang kandidat membangun dukungan melalui jaringan senior yang memiliki kepentingan dan posisi strategis di partai politik, sejauh mana dukungan tersebut tetap menjadi hubungan personal? Apakah ada kepentingan politik yang ikut dibawa ke dalam kontestasi? Adakah konsekuensi tertentu yang harus dipenuhi setelah kandidat terpilih? Apakah kontrak tentang arah organisasi kedepan bisa “dikondisikan” pasca terpilih nanti?
Pertanyaan ini bukan tuduhan terhadap individu calon atau partai tertentu. Namun, dalam organisasi yang mengklaim independensi, transparansi mengenai sumber dukungan dan batas keterlibatan pihak eksternal merupakan hal yang penting, siapa yang ada dibalik para calon juga menjadi penentu bagaimana HMI akan berjalan kedepannya.
Kongres HMI idealnya tidak boleh menjadi ruang tempat para senior mempertarungkan pengaruh politiknya melalui kader-kader yang sedang memperebutkan kursi Ketua Umum PB HMI. Apalagi jika cabang-cabang kemudian hanya menjadi basis mobilisasi dukungan bagi kekuatan tertentu tanpa ada kemerdekaan independensi untuk menentukan calonnya ketua PB HMI-nya sendiri.
Kita tentu tidak ingin melihat dinamika HMI yang lebih menyerupai kontestasi partai politik daripada forum pengambilan keputusan organisasi kader yang organik berdasarkan kepentingan pengkaderan organisasi dan kebutuhan masyarakat.
Ketika Cabang Menjadi Basis Pertarungan Gerbong
Dalam setiap kongres, cabang memiliki hak dan kewenangan organisatoris untuk menentukan pilihan. Suara cabang merupakan bagian penting dari kedaulatan organisasi. Namun, kedaulatan tersebut mulai kehilangan makna ketika keputusan cabang lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan di luar pertimbangan melalui mekanisme pengambilan keputusan organisatoris di internal.
Pertanyaannya sederhana: apakah cabang benar-benar sedang menentukan siapa kader yang paling layak memimpin HMI berdasarkan hasil musyawarah internal dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan posisi HMI di masyarakat, atau justru sedang menjadi bagian dari pertarungan jaringan yang dibangun oleh para senior untuk kepentingan yang akan datang?
Jika dukungan terhadap kandidat lebih ditentukan oleh siapa senior di belakangnya, partai mana yang memiliki kedekatan dengannya, atau kekuatan pengusaha serta jaringan apa yang bisa dimobilisasi, maka proses kaderisasi HMI sedang menghadapi persoalan serius!.
Kita perlu berhati-hati terhadap perubahan orientasi dalam kehidupan organisasi. Kader yang semestinya belajar membangun argumentasi, menguji gagasan, dan memperjuangkan kepentingan arah juang organisasi untuk masyarakat secara internal bisa terbiasa membaca politik internal sebagai persoalan mencari dukungan eksternal organisasi dan mengamankan posisi.
Lebih jauh, pola tersebut berpotensi menciptakan hubungan patronase. Kandidat membutuhkan dukungan senior, senior memiliki jaringan politik, sementara cabang hanya menjadi ruang bahkan alat konsolidasi untuk mengumpulkan kekuatan. Jika hubungan seperti ini berkembang tanpa transparansi dan batas yang jelas, kepemimpinan organisasi berisiko dibebani kepentingan yang tidak pernah dibicarakan secara terbuka kepada kader di akar rumput.
Kita tidak sedang mempersoalkan hak alumni untuk berpolitik. Yang sedang dipersoalkan adalah batas antara kontribusi alumni dan sejauh mana intervensi terhadap kedaulatan organisasi bisa ditoleransi.
Kader HMI harus mampu membedakan keduanya.
Independensi yang Diuji Ketika Berhadapan dengan Kekuasaan
Independensi etis dan organisatoris HMI sering kali dibicarakan sebagai identitas yang menentukan nilai organisasi ini mahal atau murah di hadapan masyarakat. Namun, independensi tidak cukup dipertahankan melalui pernyataan, dokumen konstitusi, atau pidato dalam forum-forum formal. Independensi harus terlihat dari keberanian organisasi menentukan sikapnya sendiri, termasuk ketika sikap tersebut berpotensi tidak menyenangkan pihak-pihak kekuasaan yang memiliki hubungan dekat dengan HMI.
Apa artinya independensi jika organisasi begitu berhati-hati mengkritik kekuasaan karena khawatir mengganggu hubungan politik para seniornya? Apalagi jika hanya karena takut “aliran rupiah” bisa menghambat jalannya proses menuju kursi kepemimpinan PB HMI.
Apa artinya independensi jika kontestasi kepemimpinan lebih sibuk menghitung kekuatan gerbong serta menjadikan cabang sebagai alat legitimasi politik daripada menguji kapasitas dan gagasan kandidat yang murni?
Dan apa artinya organisasi pengkaderan yang dibina kepemimpinannya diruang Basic training LK1 hingga Advance training LK 3 yang ruang diskursus kadernya terbiasa mempertanyakan eksistensi Tuhan jika keputusan politik internal organisasi semakin sulit dibedakan dari kepentingan mission organisasi atau kepentingan jaringan politik yang berada di luar struktur organisasi?
Pertanyaan-pertanyaan ini harus menjadi bahan refleksi menjelang Kongres XXXIII.
HMI memiliki sejarah panjang dalam membangun tradisi intelektual, keberanian politik, dan tanggung jawab kebangsaan untuk berdiri bersama masyarakat dan menuntuk keadilan yang kaffah. Tradisi tersebut tidak boleh berhenti sebagai romantisme sejarah yang terus diulang dalam setiap pidato kongres. Nilai-nilai itu harus hadir dalam praktik organisasi, terutama ketika HMI berhadapan dengan kekuatan politik dan kepentingan kekuasaan.
HMI boleh memiliki hubungan baik dengan siapa pun. HMI boleh berdialog dan membangun kedepakat dengan partai politik, pemerintah, parlemen, maupun kelompok kepentingan lainnya. Namun, hubungan tersebut tidak boleh membuat organisasi kehilangan kemampuan untuk menentukan sikap secara mandiri dan kehilangan independensinya.
Lalu, HMI Milik Siapa?
Menjelang Kongres XXXIII di Lampung, pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi Ketua Umum PB HMI memang penting. Namun, ada pertanyaan lain yang jauh lebih mendasar: kepada siapa organisasi ini sesungguhnya sedang mengabdi?
Apakah HMI masih menjadi rumah besar kader yang memiliki kebebasan berpikir, menentukan sikap, dan memperjuangkan kepentingan umat serta bangsa sesuai identitas 5 kualitas insan citanya? Ataukah organisasi ini perlahan menjadi ruang perebutan pengaruh bagi berbagai jaringan politik yang memiliki kepentingan terhadap masa depan kekuasaan?
Kita tidak sedang meminta HMI memusuhi partai politik. Kita juga tidak sedang menuntut alumni meninggalkan aktivitas politiknya. Yang perlu dijaga adalah agar kepentingan politik personal dan kelompok tidak mengambil alih kedaulatan organisasi.
Para kandidat Ketua Umum PB HMI harus berani menjelaskan kepada kader dari mana dukungan mereka berasal, aliran dana operasionalnya dari siapa saja, bagaimana mereka menjaga independensi, dan kepada siapa kepemimpinan mereka akan dipertanggungjawabkan. Para senior juga perlu memahami bahwa kontribusi terhadap HMI tidak harus diwujudkan dengan menentukan siapa yang harus menjadi ketua umum.
Sementara itu, cabang-cabang harus tetap memiliki keberanian untuk menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan organisatoris, bukan sekadar mengikuti arah gerbong politik senior mereka yang sedang membangun kekuatan demi kepentingan politik setelah kongres nanti.
Kongres XXXIII semestinya menjadi momentum untuk menguji kembali kedewasaan politik HMI. Bukan hanya menguji kemampuan kader memenangkan kontestasi, tetapi juga menguji kemampuan organisasi menjaga jarak dari kepentingan yang berpotensi membatasi kebebasannya.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa yang akan menduduki kursi Ketua Umum PB HMI periode 2026–2028. Yang lebih penting adalah apakah setelah kongres HMI masih memiliki keberanian untuk mengkritik kekuasaan, termasuk kekuasaan yang berada di sekitar orang-orang yang selama ini mengaku sebagai bagian dari keluarga besar HMI.
Jika menjelang kongres suara HMI untuk membela masyarakat semakin terasa “main aman”, sementara pertarungan gerbong politik semakin nyaring dan ramai, maka pertanyaan “HMI milik partai apa?” bukan lagi sekadar sindiran. Itu adalah pertanyaan tentang siapa yang sedang menentukan arah organisasi yang menjunjung tinggi independensi dan memiliki misi untuk bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur YANG DIRIDHOI ALLAH SWT ini.







