SULUT – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sulut pada Senin (26/10/2026). Dalam rapat tersebut, legislator Sulut menyoroti secara tajam terkait transparansi, parameter, serta mekanisme pembagian anggaran advertorial (advetorial) bagi media massa yang menjalin kerja sama.
Anggota Komisi I DPRD Sulut, Henry Walukow, mempertanyakan kepastian nilai nominal dan keadilan distribusi kerja sama tersebut. Ia meminta Diskominfo menjelaskan secara terbuka apakah ada perbedaan nilai anggaran per satu kali pemuatan antara satu media dengan media lainnya.
“Berapa besaran advertorial per media? Ketika ada perbedaan, apa yang menjadi parameter media ini bisa dapat lebih dari yang lain? Apakah dilihat dari sisi rating pembaca atau lamanya mereka eksis? Kami butuh kejelasan apakah nilainya sama atau berbeda, misalnya media A mendapat 3 juta, apakah media B juga sama atau justru lebih besar,” ujar Henry Walukow.
Menanggapi rentetan pertanyaan tersebut, Kepala Diskominfo Sulut, Zainudin Saleh Hilimi, menjelaskan bahwa sejak bulan Juni, pihaknya mulai menerapkan sistem distribusi berbasis bulanan dari yang sebelumnya per tiga bulan. Frekuensi pemuatan advertorial dalam satu bulan sangat bergantung pada intensitas program kegiatan Pemerintah Provinsi Sulut yang mendesak untuk dipublikasikan ke masyarakat.
Mengenai adanya ketimpangan pembagian di awal, Zainudin memastikan bahwa pihak Diskominfo menerapkan prinsip pemerataan di akhir tahun anggaran.
“Memang di awal ada media yang mungkin mendapatkan dua kali pemuatan terlebih dahulu. Namun, biasanya di akhir periode anggaran tetap akan kami samakan akumulasinya menjadi sama dengan yang lain. Terkait pertimbangan rating pembaca dan performa media, itu pasti tetap menjadi bahan pertimbangan kami,” jelas Zainudin.
Meski demikian, penjelasan dari Kepala Diskominfo belum sepenuhnya memuaskan pihak legislatif. Henry Walukow menilai sistem “pemerataan di akhir” tanpa parameter baku yang jelas di awal akan menyulitkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.
Untuk memastikan tidak adanya tebang pilih atau diskriminasi terhadap media tertentu, Henry mendesak Diskominfo Sulut untuk segera menyerahkan data tertulis mengenai laporan realisasi anggaran.
“Supaya transparan, kami meminta rekapitulasi realisasi advertorial media yang sudah berjalan saat ini. Kita harus sama-sama mengontrol. Jangan sampai ada media yang sudah start tiga sampai empat kali, sementara yang lain baru satu kali, lalu komulasinya baru disamakan di akhir. Bagaimana kita bisa mengontrol jika tidak ada parameter baku yang sama sejak awal?” tegas politisi tersebut.
RDP ini diakhiri dengan desakan dari Komisi I agar Diskominfo Sulut segera menyiapkan dan menyerahkan berkas rekapitulasi realisasi anggaran media tersebut guna menjaga akuntabilitas penggunaan APBD.
