SULUT – Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulut di Kantor DPRD Sulut, Senin (25/10/2026). Rapat strategis ini membahas evaluasi program kerja serta proyeksi penguatan desa menuju tahun anggaran berikutnya.
Anggota Komisi 1 DPRD Sulut, Feramitha Mokodompit, menjadi salah satu legislator yang menyoroti tajam sejumlah isu krusial di tingkat desa. Dalam penyampaiannya, Feramitha secara khusus mendesak pemerintah provinsi melalui Dinas PMD untuk mengambil langkah konkret terkait penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelolaan dana desa, hingga target kemandirian kawasan perdesaan pada APBD 2027.
Sengkarut Tata Kelola dan Verifikasi BUMDes
Feramitha mempertanyakan sejauh mana upaya penguatan, pengawasan regulasi, serta sinkronisasi program BUMDes yang dilakukan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Menurutnya, BUMDes harus menjadi motor penggerak utama ekonomi desa, terutama bagi desa-desa yang unit usahanya belum berjalan optimal.
“Kendala utama di lapangan adalah masih banyak aparatur desa yang belum memahami seutuhnya tata kelola BUMDes, mulai dari administrasi hingga manajemen keuangan. Karena itu, Pemprov melalui Dinas PMD harus turun melakukan sosialisasi dan pendampingan masif hingga ke tingkat bawah,” tegas Feramitha.
Guna merealisasikan hal tersebut, politisi muda ini mengusulkan adanya penambahan alokasi anggaran pada Dinas PMD untuk program Sosialisasi atau Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota BUMDes di seluruh kabupaten/kota secara bertahap. Peningkatan kapasitas SDM ini dinilai krusial untuk memaksimalkan potensi desa.
Selain itu, Feramitha memberikan catatan merah terkait adanya sekitar 300 BUMDes di Sulawesi Utara yang hingga kini belum terverifikasi secara resmi oleh sistem. “Kadis PMD harus memberikan perhatian khusus. Dampingi 300-an BUMDes ini agar legalitasnya rampung dan bisa segera berjalan maksimal,” tambahnya.
Pengawasan Dana Desa dan Sengkarut Koperasi Merah Putih
Isu alokasi anggaran juga tidak luput dari perhatian Srikandi dari Dapil Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini. Di tengah maraknya efisiensi anggaran saat ini, Feramitha mendesak Dinas PMD memperketat pengawasan penggunaan Dana Desa agar peruntukannya benar-benar menyentuh aspek pembangunan kemasyarakatan.
Secara khusus, ia mempertanyakan kejelasan program Koperasi Desa Merah Putih yang kini menjadi salah satu lokus pembagian dana desa. Feramitha meminta kejelasan pola koordinasi antara Dinas PMD dengan Pemerintah Pusat, Dinas Koperasi, serta Dinas UMKM.
“Kami menerima laporan bahwa masih banyak Koperasi Desa Merah Putih yang mandek dan belum berjalan. Masalahnya klasik: ketiadaan anggaran, kepengurusan yang belum siap, dan kendala teknis lainnya. Ini harus diselesaikan, jangan sampai anggaran desa terserap pada program yang tidak berjalan,” cetusnya.
Dorong Sulut Jadi Pilot Project Desa Mandiri di APBD 2027
Menutup penyampaiannya, Feramitha mengingatkan kembali tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Provinsi. Sebagai motor penggerak, Dinas PMD dituntut lebih kreatif dalam melirik potensi desa menjelang penyusunan APBD 2027.
Ia berharap Sulawesi Utara mampu melahirkan pilot project (proyek percontohan) Desa Mandiri dan Desa Wisata yang sukses. Targetnya adalah desa-desa yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA) mereka sendiri secara swadaya tanpa terus-menerus bergantung pada bantuan atau stimulan dari pemerintah pusat.
“Dinas PMD harus memfasilitasi penetapan kawasan perdesaan strategis dan menyinkronkan program pembangunan antar-desa. Kita harus lebih kreatif melihat peluang, agar desa-desa di Sulut benar-benar berdaya dan mandiri secara ekonomi ke depannya,” pungkas Feramitha.
