MANADO – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Royke Reynald Anter, memberikan atensi khusus terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA, SMK, dan SLB di Sulawesi Utara untuk Tahun Ajaran 2026/2027. Sebagai pimpinan legislatif, ia menegaskan pentingnya akuntabilitas demi memberikan hak pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat.
Royke Anter mengingatkan agar Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara bersama seluruh panitia seleksi sekolah mematuhi regulasi yang berlaku secara ketat. Menurutnya, sistem zonasi atau jalur domisili, jalur prestasi, afirmasi, serta perpindahan orang tua harus dijalankan secara bersih tanpa adanya praktik titipan atau intervensi yang dapat merugikan calon siswa berprestasi maupun kurang mampu.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Kita harus memastikan portal Sistem Penerimaan Murid Baru Provinsi Sulut bekerja optimal, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif,” ujar Royke Anter, Rabu (10/06/2026) di ruang kerjanya.
Politikus Partai Demokrat ini juga mengimbau pihak sekolah untuk aktif membantu para orang tua wali murid yang mengalami kendala administrasi, seperti keterlambatan penerbitan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari jenjang SMP, yang sempat membuat arus pendaftaran online di awal Juni terlihat landai.
Berdasarkan timeline resmi SPMB Sulut 2026, pendaftaran daring telah dimulai sejak 2 Juni 2026 dan akan ditutup pada 24 Juni 2026, disusul pengumuman hasil seleksi pada 26 Juni 2026. Royke meminta komite sekolah dan pengawas pendidikan untuk memanfaatkan sisa waktu pendaftaran ini guna menyosialisasikan mekanisme seleksi secara masif ke masyarakat.
Langkah pengawasan dari DPRD Sulut ini sejalan dengan komitmen pemerintah provinsi dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dalam menjaga marwah pendidikan daerah. DPRD Sulut melalui komisi terkait akan terus memantau jalannya SPMB 2026 hingga tahapan lapor diri selesai pada awal Juli mendatang agar tidak ada anak usia sekolah di Sulawesi Utara yang putus sekolah akibat kendala sistem seleksi.
Royke Anter Minta Dinas Pendidikan Jamin Transparansi dan Keadilan dalam SPMB Sulut 2026
