SULUT – Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Louis Carl Schramm menyoroti bantuan dana hibah kegiatan keagamaan di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Sulawesi Utara yang tidak merata.
Menurutnya, Bantuan rumah ibadah harus menghitungnya secara profesional, baik jumlah jemaah maupun umatnya, dan jumlah rumah ibadah di setiap daerah.
Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Biro Kesra Provinsi Sulut dalam rangka mendapatkan data dan informasi mengenai program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, Selasa (11/03/2025).
“Contoh di Sitaro tidak ada bantuan, tetapi Manado dan Minahasa banyak. Saya ini Dapil Manado, tapi kalau Sitaro dan Bolmong butuh bantuan untuk pembangunan rumah ibadah, harus dibantu,” kata Louis.
“Kalau kita mau ke Kotamobagu atau Gorontalo, terlihat pembangunan masjid itu ada terus. Begitu juga di Minahasa ada pembangunan gereja-geraja,” tambahnya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut ini menghimbau kepada Biro Kesra, dalam pemberian bantuan dana hibah dilakukan sesuai proporsional supaya tidak dinilai masyarakat terkesan pilih kasih.
“Ini yang harus diperhatikan oleh Biro Kesra untuk menempatkan porsi yang sebenarnya supaya tidak ada pertanyaan liar seperti itu,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Kesra, Fereydy Kaligis menyampaikan, persyaratan mendapat bantuan dana hibah harus memasukan proposal. Lanjutnya, di Biro Kesra selalu mendapat disposisi dari pimpinan terkait permohonan bantuan rumah ibadah.
“Proposal yang telah di disposisi tersebut kemudian akan kami kumpulkan, selanjutnya diusulkan untuk diberikan bantuan,” ungkapnya.
Kaligis menambahkan, enam lembaga agama semuanya dapat bantuan hibah, dengan catatan disesuaikan dengan jumlah umat termasuk kegiatan yang mereka laksanakan di tahun yang berjalan.
RDP Komisi IV DPRD Sulut, Louis Schramm Soroti Bantuan Dana Hibah di Biro Kesra
