Sulut – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Norman Luntungan menyoroti banyaknya aspirasi yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD tidak diakomodir pemerintah.
Hal itu disampaikan Legislator Partai Perindo dari Dapil Nusa Utara saat sosialisasi pengimputan pokir-pokir DPRD dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Selasa (14/01/2025).
“Banyak keluhan aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses DPRD tidak diakomodir oleh pemerintah,” ungkap Normans usai kegiatan sosialisasi.
Menurutnya, anggaran yang dikeluarkan dalam kegiatan reses DPRD tidak sedikit, kemudian banyak aspirasi masarakat yang tidak diakomodir, maka sama halnya dengan membuang-buang waktu dan anggaran.
“Bahkan ada anggota DPRD, pokok pikirannya tidak pernah diakomodir sama sekali. Kalau memang seperti itu buat apa lagi ada reses,” tegas Normans.
Ia menyarankan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perhitungan sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dapat memberikan jumlah pokok-pokok pikiran DPRD yang dipastikan dapat diakomodir.
“Dari pada berlelah-lelah, lebih baik diberitahukan saja setiap anggota DPRD dibatasi berapa jumlah pokok pikiran yang dipastikan terakomodir dalam SIPD,” tegasnya.
Banyak Aspirasi Tidak Diakomodir, Normans Luntungan: Buat Apa Lagi Ada Reses
